Kemenko PMK Dorong Kampanye Islam Moderat untuk Cegah Polarisasi

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong agar penguatan moderasi beragama diperkuat. Hal itu untuk mencegah politisasi agama jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Aris Darmansyah Edisaputra menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penguatan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tentara Israel Bunuh 9 Pejuang Palestina di Terowongan Rafah, Jihad Islam Serang Patroli Zionis

“Kehidupan keagamaan harus berpedoman kepada ajaran keagamaan yang sejuk, ramah, serta mengedepankan toleransi, bukan yang bersifat tertutup dan eksklusif,” ujar Aris saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Moderasi Beragama Sebagai Antisipasi Politisasi Agama menjelang tahun Pemilu 2024 dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Minggu (19/6/2022).

Pemerintah menegaskan moderasi beragama sebagai salah satu strategi dalam mendukung kebijakan pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia serta menyikapi keberagaman yang ada.

Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Moderasi Beragama adalah pilihan tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.

Bahkan, moderasi beragama telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan masuknya Moderasi Beragama dalam RPJMN berarti menjadi mandat dan amanat bagi seluruh elemen bangsa Indonesia baik pemerintahan maupun masyarakat untuk menjalankannya.

Sementara dalam FGD tersebut, beberapa hal yang dikemukakan diantaranya bahwa kegiatan-kegiatan penguatan moderasi beragama dalam bentuk FGD, workshop dan sejenisnya sangat perlu dilaksanakan terutama menyasar akar rumput.

Termasuk komunitas remaja yang umumnya memiliki akses luas terhadap internet dan informasi, kalangan perempuan, disamping para peserta pemilu seperti partai-partai politik atau calon-calon anggota legislatif

Selain itu, penguatan moderasi beragama perlu terus didorong sebagai “vaksin” atau penguatan diri masyarakat untuk melawan hal negatif dari politisasi agama. Oleh karena itu, Aris menegaskan Kemenko PMK akan terus bersinergi dan berkolaborasi bersama kementerian dan lembaga lainnya guna mensosialisasikan Moderasi Beragama secara sistematis, terstruktur dan masif di kalangan masyarakat.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq