Kemenko Polkam Perketat Penanganan WNI Gabung Militer Asing, Dalami Dugaan TPPO

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat penanganan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam dinas militer asing. Pemerintah juga mendalami dugaan perekrutan WNI melalui tawaran pekerjaan menyesatkan yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam di Tangerang, Kamis (5/11/2026).

Baca Juga

Wamenkes Respons Keluhan Berat Jadi WNI, Cerminkan Ketidakpuasan Pelayanan Publik

Rapat koordinasi (rakor) itu digelar untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terkait dinamika keamanan internasional yang berdampak terhadap keselamatan, pelindungan, dan status hukum WNI di luar negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K Koba menegaskan, pemerintah berkomitmen menangani persoalan tersebut secara menyeluruh, terukur, dan berdasarkan kepastian hukum.

Baca Juga

Kasus WNI Direkrut Jadi Tentara Rusia, Korbannya Warga Sipil hingga Eks TNI-Polri

Menurut dia, pemerintah perlu membedakan WNI yang secara sadar bergabung dengan militer asing dan mereka yang diduga menjadi korban penipuan atau perdagangan orang.

“Pemerintah perlu membedakan WNI yang secara sadar bergabung dengan militer asing dan WNI yang diduga menjadi korban perekrutan melalui penipuan atau perdagangan orang. Setiap kasus harus ditangani berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan koordinasi antarinstansi terkait,” ujarnya dikutip Jumat (6/11/2026).

Baca Juga

Polri Bongkar TPPO Modus Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, 58 Orang Jadi Korban

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya memverifikasi latar belakang keterlibatan setiap WNI dalam dinas militer asing. Langkah ini diperlukan agar penanganan tidak dilakukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan fakta dan kondisi masing-masing kasus.

Selain aspek pelindungan, pemerintah juga memperhatikan kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang serta konsekuensi hukum terkait status kewarganegaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Hari Pertama Bertempur, WNI Tentara Bayaran Rusia Tewas di Ukraina

Rakor tersebut turut membahas indikasi perekrutan WNI melalui penawaran pekerjaan yang menyesatkan. Dugaan adanya unsur TPPO dalam proses perekrutan itu dinilai perlu didalami lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Sejumlah langkah disepakati dalam rakor, di antaranya memperkuat koordinasi antarinstansi untuk memverifikasi status WNI, mendalami dugaan TPPO, serta meningkatkan pertukaran data dan informasi.

Baca Juga

Syafril Nasution di Forum Bakohumas Kemenko Polkam: Perhatian Publik Penting, Kepercayaan Utama

Kemenko Polkam selanjutnya akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar penanganan WNI yang terlibat dalam militer asing berjalan terpadu, sesuai ketentuan hukum, dan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Editor: Donald Karouw