Kementerian PU Segera Normalisasi Sungai dan Sabo Dam di Pidie Jaya untuk Cegah Banjir Berulang

PIDIE JAYA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan sejumlah langkah penanganan banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, khususnya di Desa Dayah Husein. Upaya ini meliputi normalisasi sungai, pembangunan tanggul dan krib, serta pembangunan satu unit Sabo Dam di bagian hulu Sungai Krueng Meureudu.

Rencana penanganan itu disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi langsung di lokasi terdampak serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Baca Juga

Kementerian PU Siapkan Anggaran Rp2,99 Triliun untuk Program Irigasi 2027, Sasar 13.296 Lokasi

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pihaknya terus memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi, baik melalui langkah tanggap darurat maupun persiapan penanganan permanen untuk mengurangi risiko banjir berulang.

"Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan khususnya di beberapa wilayah yang penah bencana,” ucap Dody.

Baca Juga

Kementerian PU Bentuk Balai Pengelola Dana Jalan Tol, Ini Tugasnya

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU akan menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero). Pemilihan penyedia jasa tersebut mempertimbangkan kesiapan, kedekatan dengan lokasi bencana, serta pengalaman dalam mengerjakan penanganan serupa.

Pekerjaan normalisasi sungai direncanakan mulai 12 November 2026 dengan mengerahkan sedikitnya 10 unit ekskavator. Langkah ini ditujukan untuk mengatasi sedimentasi sekaligus meningkatkan kapasitas aliran sungai agar risiko luapan air yang mengancam permukiman dapat dikurangi.

Baca Juga

Belajar dari YouTube, PPPK Kementerian PU Tanam Puluhan Pohon Ganja hingga Ditangkap Polisi

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Asyari mengatakan, Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat terkait pelaksanaan pekerjaan.

“Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,” kata Asyari.

Baca Juga

Gerak Cepat! Menteri PU Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatera hingga NTT

Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air sekaligus pengurangan risiko banjir di Pidie Jaya. Langkah ini dilakukan selama masa transisi darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2026.

Kementerian PU menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar penanganan darurat berjalan cepat dan terukur serta dapat melindungi masyarakat dari ancaman banjir susulan.

Editor: Aditya Pratama