Kemlu dan Kemenkumham Teken Perjanjian Kerja Sama Penanganan WNA di Indonesia

Riezky Maulana ยท Selasa, 29 September 2020 - 20:17:00 WIB
Kemlu dan Kemenkumham Teken Perjanjian Kerja Sama Penanganan WNA di Indonesia
Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri meneken Perjanjian Kerja Sama dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham mengenai penanganan WNA di Indonesia. (Foto: ilustrasi/Antara).

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang notifikasi dan akses dalam penanganan orang asing di Indonesia. PKS ini melengkapi tiga perjanjian kerja sama sebelumnya dalam rangka sinkronisasi data dan lalu lintas imigrasi.

Perjanjian sejalan dengan meningkatnya permasalahan dan kompleksitas kasus-kasus pidana umum dan perdata, khususnya yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Untuk itu PKS menjadi kebutuhan untuk menguatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga guna memberikan data yang lebih akurat dalam proses pengambilan keputusan.

“Kementerian Luar Negeri mengapresiasi kerja sama yang baik selama ini, khususnya dalam penanganan orang asing selama pandemi Covid-19,” ujar Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Andy Rachmianto, di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting. Menurut dia, kedua institusi akan terus berusaha untuk menjalin terbinanya koordinasi dan kerja sama yang solid.

“Sehingga kecepatan perolehan data untuk mengambil kebijakan yang tepat melalui pertukaran informasi dengan pemangku kepentingan sangatlah penting,” kata Jhoni.

Komitmen kedua pihak ini diperkuat kembali melalui dibentuknya mekanisme bilateral yang diikat dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), tentang Notifikasi dan Akses Kekonsuleran.

Kerja sama kedua institusi memiliki ruang lingkup, antara lain: pertukaran informasi secara cepat mengenai kasus-kasus aktual warga negara asing secara akurat dan efektif serta pemanfaatan data tindak pidana keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian untuk memberlakukan azas resiprositas bagi negara negara sahabat.

PKS ini ditindaklanjuti melalui mekanisme komunikasi yang efektif dengan membentuk Tim Kerja Gabungan dari kedua pihak yang di ketuai oleh Direktur Konsuler dan Direktur Kerja Sama Keimigrasian. Kerja sama juga dimanfaatkan untuk melakukan diseminasi informasi/sosialisasi kepada instansi terkait secara bersama atau mandiri.

Editor : Zen Teguh

Halaman : 1 2