Kepala BGN Pastikan Perpres Tata Kelola MBG Sudah Rampung, Tinggal Dibagikan

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah rampung. Dia menyebut perpres itu tinggal dibagikan. 

“Udah. Tinggal beres, tinggal dibagikan,” ujar Dadan usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca Juga

6 Diktator yang Mencoba Menulis Ulang Masa Kecil Mereka Sendiri

Menurut Dadan, Perpres MBG mengatur sanksi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP). 

“Ada, pasti. Sekarang juga tanpa perpres sudah ada,” kata dia.

Baca Juga

Pastikan MBG Aman dan Tidak Terkontaminasi, Ini Langkah Badan Gizi Nasional

Dadan menjelaskan, sanksi yang dimaksud bersifat administratif, termasuk penghentian operasional bagi dapur MBG yang terbukti melanggar ketentuan. 

Saat ini, BGN telah menghentikan sementara operasional 106 dapur MBG, dan baru 12 di antaranya yang diizinkan kembali beroperasi.

Baca Juga

36,2 Juta Orang Terima Program MBG, Prabowo: Ini Prestasi!

Baca Juga

Menag Ajak Masyarakat Bersyukur Tinggal di Indonesia: Dikasih MBG, Ada Sekolah Gratis

“Administratif. Kan menghentikan operasional. Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan data kasus kesehatan terkait program MBG dapat dipantau secara real-time oleh publik layaknya sistem pelaporan Covid-19.

Baca Juga

Prabowo Sindir Pihak yang Nyinyir soal Kasus Keracunan MBG: Dibesar-Besarkan

“Sekarang kita datanya langsung dari Kemenkes. Jadi setiap pagi dari Kemenkes kirim ke kita,” jelasnya.

Dadan menambahkan, publik dapat memantau data tersebut melalui situs resmi BGN yang sudah mulai aktif menayangkan pembaruan harian. 

“Sudah mulai. Bisa (dipantau publik). Iya (di website BGN). Nanti saya kasih tahu ya,” kata dia.

Terkait target pelaksanaan Program MBG untuk menjangkau 82,9 juta penerima, Dadan menyebut pemerintah tetap menargetkan penyelesaian pada akhir tahun ini. Namun, dia membuka kemungkinan adanya penyesuaian hingga Februari 2026, tergantung pada situasi lapangan.

“Kita usahakan, ya selambat-lambatnya Februari lah. Tapi kita yakin kita masih bisa kejar tergantung intensitas gangguan yang terjadi, karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai diganggu,” jelasnya.

Dadan mengakui, beberapa kendala teknis, termasuk gangguan sistem verifikasi data, sempat menghambat percepatan program. Meski demikian, dia memastikan proses distribusi dan pelaksanaan tetap berjalan sesuai rencana.

“Kan ketika sistem kita diganggu, otomatis untuk verifikasi pun terganggu. Jadi kadang-kadang ada gangguan seperti itu yang memang kita sedang atasi terus. Tapi alhamdulillah sejauh ini bisa kita atasi, on track,” pungkasnya. 

Editor: Rizky Agustian