Kepala Daerah Jadi Ketua Gugus Tugas Covid-19 Dikritik Jelang Pilkada 2020, Ini Reaksi Mendagri

JAKARTA, iNews.id - Posisi kepala daerah yang menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan pandemi virus corona (Covid-19) mendapat kritikan banyak pihak. Kritikan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 yang dinilai akan menguntungkan petahana.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan terbuka dengan kritikan tersebut. "Kami memang yang mengeluarkan arahan agar ketua gugus tugas di daerah merupakan kepala daerah. Namun, kami terbuka didiskusikan ini pada hari Senin (29/6)," kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu.

Baca Juga

Jet Tempur Nirawak Turki KIZILELMA Sukses Uji Coba Tembakkan Rudal, Ini 3 Keunggulannya

Tito mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera yang menanyakan terkait banyaknya kepala daerah yang berstatus petahana dalam Pilkada 2020 menjadi ketua gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah.

"Posisi tersebut bisa berdampak juga terhadap electoral incentive. Seperti apa pandangan Mendagri terkait dengan hal tersebut?" kata Mardani.

Baca Juga

Kemendagri Gelar Lomba Inovasi New Normal, Ini Daftar Pemenangnya

Tito menjelaskan dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020, sebanyak 220 daerah tersebut, calon kepala daerahnya merupakan petahana yang kembali ikut kontestasi.