Kepala Daerah Sering Kena OTT KPK, Dede Yusuf: Biaya Pilkada Mahal

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan merespons soal maraknya kepala daerah terjaring Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai, tingginya biaya pilkada menjadi salah satu faktor maraknya kasus korupsi kepala daerah.

Dede Yusuf mengatakan praktik OTT dapat terjadi di mana saja. Namun, menurutnya, jika melihat akar persoalan keterlibatan banyak kepala daerah dalam korupsi berawal dari mahalnya ongkos politik dalam pilkada.

Baca Juga

AS, Israel, dan UEA Bahas Penggunaan Gas Gaza untuk Danai Rekonstruksi

"Kalau masalah OTT itu bisa terjadi di mana saja ya. Tapi yang jelas, kami melihat Komisi II, sumber dari masalah banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi, itu adalah memang biaya pilkada yang memang cukup tinggi dan mahal," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).

Legislator Partai Demokrat itu menyoroti praktik politik uang atau vote buying yang masih marak di sejumlah daerah. Kondisi ini, kata dia, membuat kandidat dengan elektabilitas tinggi, kalah dari calon yang mengandalkan pembelian suara.

Baca Juga

Peran Ayah Bupati Bekasi di Kasus Korupsi, KPK: Perantara Suap, Kadang Minta Uang Sendiri ke SKPD

"Ketika kemudian menang, banyak yang menang dikarenakan biaya yang tinggi, tentunya ini berdampak juga kepada keinginan-keinginan untuk mengembalikan return of investment," ujarnya.

Dia menilai situasi tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera disiasati. Dia menekankan pentingnya merumuskan mekanisme yang mampu menekan praktik politik uang dalam pilkada agar tak terus berulang.

"Mekanisme-mekanisme ini yang mungkin perlu kita pikirkan ke depannya agar dalam pilkada, money buying atau vote buying ini tidak tinggi. Nah, itu tentu harus kami susun dalam revisi Undang-Undang Pilkada," kata Dede.

Sebelumnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sejumlah kepala daerah terjaring OTT KPK. Mulai dari Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan terakhir Bupati Bekasi Ade Kuswara.

Editor: Reza Fajri