Kepala Perpusnas: Penguatan Literasi Masuk Prioritas Pembangunan
JAKARTA, iNews.id – Pemerataan akses perpustakaan bagi masyarakat menjadi salah satu target yang ingin dicapai oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) melalui pengembangan pustakawan bergerak. Program Pustakawan Bergerak dapat terwujud bila ada dukungan kebijakan dan anggaran yang dilaksanakan secara terintegrasi antara pusat dan daerah.
“Pustakawan bergerak adalah upaya untuk mendorong pengetahuan sehingga setiap individu mendapat kesempatan memperoleh pengetahuan dan kemampuan mengembangkan kompetensi diri agar kesejahteraan hidupnya meningkat,” kata Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando di sela-sela pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan di Gedung Perpusnas, Jakarta, Senin (26/3/2018).
Syarif menuturkan, Program Pustakawan Bergerak merupakan salah satu bahasan dalam Rakornas Perpustakaan yang berlangsung pada Senin hingga Rabu (26-28/3/2018). Rakornas telah dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Gedung Perpusnas, Senin, 26 Maret 2018.
Hadir dalam acara ini Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Pembukaan Rakornas oleh Wapres Jusuf Kalla.
Pembukaan Rakornas Perpustakaan disertai peresmian Perpustakaan Digital Wapres di Perpusnas. Dilangsungkan pula penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Syarif menuturkan, Rakornas Perpustakaan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca serta menyelaraskan sasaran program, kegiatan dan lokus pengembangan perpustakaan.
"Pengembangan perpustakaan dan literasi terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rakornas akan menyerap aspirasi dari banyak pihak sehingga perpustakaan dapat menjawab kebutuhan masyarakat," tutur Syarif Bando.
Dia menjelaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia saat ini menempati peringkat 113 dari 188 negara. IPM dibentuk oleh tiga indikator dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan yang memadai; dan standar hidup layak. Dalam indikator pengetahuan yang memadai terdapat penilaian kinerja membaca (reading performance).
Berdasarkan riset Perpustakaan Nasional tahun 2017, menunjukkan bahwa kegemaran membaca masyarakat Indonesia masih harus ditingkatkan. Data menunjukan bahwa trekuensi membaca orang Indonesia rata-rata 3-4 kaIi per minggu; lama waktu membaca per hari rata-rata hanya 30-59 menit; jumlah buku yang ditamatkan per tahun rata-rata hanya 5-9 buku. Dari angka ini diperoleh rata-rata tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia adalah 36,48 atau rendah.
”Bertitik tolak dari kenyataan itu, maka pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan nasional dan posisi literasi menjadi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan daya saing bangsa,” tegas Syarif.
Dalam pidato sambutan di acara pembukaan Rakornas Perpusnas, Syarif berharap perpustakaan sebagai institusi akan terus menjadi jembatan ilmu pengetahuan sekaligus tempat rujukan untuk menghimpun informasi.
"Perpustakaan sebagai institusi akan terus memelihara perjalanan bangsa sebagai jembatan ilmu pengetahuan masa lampau dan masa yang akan datang. Kami akan menunjukkan perpustakaan dan pustakawan untuk menghimpun informasi di berbagai tempat," kata Syarif.
Selain Pustakawan Bergerak, Rakornas Perpustakaan juga akan mendorong integrasi program-program di perpustakaan-perpustakaan seluruh Indonesia untuk meningkatkan budaya membaca di masyarakat.
Menurut Syarif, integrasi program tersebut akan mengubah pandangan masyarakat terhadap perpustakaan. ”Paradigma ke depan adalah perpustakaan menjangkau masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke perpustakaan, tetapi dengan perkembangan teknologi dapat membaca buku," kata pria kelahiran Enrekang, Sulawesi Selatan ini.
Literasi di Perdesaan
Perpusnas bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi di perdesaan. Kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo.
Syarif menuturkan, nota kesepahaman dalam kerangka meningkatkan hubungan kelembagaan pembangunan, pengembangan, pelayanan, dan pembinaan perpustakaan desa di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Melalui kerja sama ini Perpusnas dapat bersinergi dengan Kemendes PDTT untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi di pedesaan. Menurut Syarif, terjadi kesenjangan antara literasi di perkotaan dan di desa. Rendahnya literasi di desa karena masyarakat sulit menemukan buku bacaan.
”Karena itu Perpusnas akan menyediakan buku-buku yang bermanfaat bagi peningkatan masyarakat di pedesaan. Selain menambah pengetahuan dasar, juga dapat memberikan keterampilan, bekal hidup sehingga mereka bisa mengelola potensi di desa," kata Syarif.
Menteri Desa Eko Putro Sandjojo menegaskan, literasi di perdesaan sangat penting. Selain untuk menambah wawasan masyarakat, diharapkan literasi itu akan mendorong warga memanfaatkan sesuai dengan bidang keahliannya.
”Terkait hal itu, kami akan mendorong pemanfaatan dana desa untuk membangun perpustakaan dan membeli koleksi buku-buku yang bermanfaat untuk masyarkat desa," katanya.
Eko menambahkan, fasilitas ruang pendidikan anak usia dini (PAUD) juga bisa dipakai sebagai ruang perpustakaan. Bangunan fisik PAUD saat pagi dan siang digunakan untuk sekolah anak, setelahnya masyarakat desa bisa membaca buku di ruangan tersebut. Tahap awal pengembangan perpustakaan ini akan menyasar desa yang infrastrukturnya sudah cukup.
Editor: Zen Teguh