Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara Disorot, Mahfud : Tak Mungkin Semua Nama Ditulis

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara ditetapkan pada 24 Februari 2022.

Namun nama Soeharto yang tidak tercantum dalam Keppres tersebut menjadi sorotan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bawah Keppres bukan buku sejarah. 

Baca Juga

Pejabat Mesir: Rencana Trump Pisahkan Pemerintahan Gaza dari Pasukan Stabilitas Internasional

Menurut dia, pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah serangan umum 1 Maret 1949 lalu masih tertulis dalam naskah akademik.

"Ini bukan buku sejarah melainkan Keppres tentang moment krusial dalam perjalanan sejarah. Pelaku dan peristiwa sejarahnya yang kronologi masih tertulis utuh di Naskah Akademik Keppres tersebut," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis (3/3/2022).

Mahfud mengatakan bahwa serangan umum 1 Maret digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga Menteri Pertahanan RI. Lalu dikomandoi oleh Panglima TNI Jenderal Besar Soedirman dan disetujui oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M Hatta.

"Tak mungkinlah Keppres menulis semua nama di dalamnya, tetapi peran sejarah mereka ditulis di uraian sejarah, bukan di Keppresnya," katanya.

Peran Soeharto, AH Nasution, Urip Sumoharjo, Simatupang, Kawilarang, Soedarto, dan ratusan lainnya tidak disebut di Kepres tapi disebut di Naskah Akademik peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 itu," imbuh dia.

Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945, kata dia juga hanya memuat dua nama proklamator yakni Soekarno-Hatta. Padahal banyak sekali yang berperan seperti Rajiman, Suroso, Wahid Hasyim, Ki Hajar Dewantara, Yamin, Sukiman, dan lain-lain. 

"Kecuali Soekarno dan Hatta semua itu tak ditulis di naskah proklamasi tapi perannya tetap tercantum di dalam sejarah kemerdekaan," katanya.

Editor: Faieq Hidayat