Ketua DPR Sebut Cuti Ibu Hamil 6 Bulan demi Cegah Stunting dan Maksimal Berikan ASI
JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menyebut rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) untuk kepentingan perempuan hamil dan pencegahan stunting. Pengajuan RUU KIA diperjuangkan agar memaksimalkan tumbuh kembang anak.
Hal ini disampaikan Puan saat mengisi acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, (18/6/2022).
“Di DPR kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang mana nantinya ibu bekerja yang melahirkan itu cutinya Insyaallah dari 3 bulan jadi 6 bulan,” kata Puan.
Menurut Puan, RUU KIA dirancang karena telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022. Dia menyampaikan RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.
“Ini juga demi mencegah stunting. Ibu-ibu bekerja diberi kesempatan lebih banyak setelah melahirkan. Supaya memberikan ASI-nya lebih penuh daripada hanya cuti 3 bulan,” ucap dia.
Mantan Menko PMK ini juga menjelaskan, DPR memperjuangkan penambahan waktu cuti melahirkan bagi ibu bekerja juga agar bonding (ikatan) antara ibu dan anak semakin optimal. Bonding yang baik, lanjut Puan, akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
“Ini kenapa kami perjuangkan? Tentu saja karena kami melihat pentingnya kedekatan ibu dan anak sesudah dilahirkan. Sehingga bisa lebih lama maksimal juga dalam memberikan ASI. Jadi kami mendorong agar ibu dan anak bisa bonding,” ucap Puan.
Diketahui, acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat PDIP diikuti oleh sekitar 700 ibu hamil, 250 calon pasangan pengantin, serta ratusan anak di bawah 2 tahun. Kegiatan ini juga menghadirkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang menampilkan demo memasak menu sehat mengatasi stunting.
Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat PDIP juga menghadirkan sejumlah narasumber. Beberapa tokoh yang memberikan penyuluhan dalam diskusi di antaranya Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo dan Kepala BRIN Dr. Laksana Tri Handoko.
Editor: Faieq Hidayat