Ketua DPRD Muara Enim Ditetapkan sebagai Tersangka Suap Proyek Dinas PUPR Tahun 2019

Rizki Maulana ยท Senin, 27 April 2020 - 18:48 WIB
Ketua DPRD Muara Enim Ditetapkan sebagai Tersangka Suap Proyek Dinas PUPR Tahun 2019

Pimpinan KPK mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus suap proyek Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Senin (27/4/2020). (Foto: Tangkapan Layar Konferensi Pers KPK)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Aries HB (AHB) dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi (RS) sebagai tersangka kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK menangkap tersangka RS sekitar pukul 07.00 WIB, Minggu (26/4/2020) di rumah pribadinya di Perumahan Citra Grand City, Palembang. Kemudian secara paralel, KPK menangkap AHB pada pukul 08.30 WIB.

"KPK menangkap AHB di rumah orang tuanya di Jalan Urip Sumoharjo, Palembang," kata Alex dalam konferensi pers virtual, Senin (27/4/2020).

Setelah diamankan KPK, kedua tersangka kemudian diperiksa di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Selanjutnya, kedua tersangka langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan tiba pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 08.30 WIB.

Alex menjelaskan penetapan AHB dan RS sebagai tersangka merupakan pengembangan atas operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan KPK pada 3 September 2018 silam. Ketika itu, KPK berhasil mengamankan uang sejumlah 35.000 dolar Amerika dan menetapkan tiga orang tersangka.

Adapun tiga tersangka tersebut yaitu, Achmad Yani selaku Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2019 dan Elfin Muhtar Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Kemudian satu orang swasta, atas nama Robi Okta Fahlefi (ROF).

Dalam konstruksi perkara yang dijelaskan oleh Alex, pada awal tahun 2019, Dinas PUPR Kabupaten Muara enim melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, ROF diduga memberikan commitment fee sebesar 5 persen dari total nilai proyek kepada pihak-pihak selain Achmad Yani.

ROF diduga melakukan pemberian uang sebesar Rp3,031 miliar dalam kurun waktu Mei sampai Agustus 2019 kepada AHB. Pemberian diberikan di rumah AHB.

"Pemberian ini diduga berhubungan dengan commitment fee perolehan ROF atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim," ucapnya.

Selain AHB, ROF diduga melekukan pemberian sebesar Rp1,115 miliar kepada RS selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Selain itu ROF juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merek Samsung Note 10.

"Diberikan dalam kurun waktu Desember 2018 sampai September 2019 yang bertempat di Citra Grand City Cluster Sommerset dan di rumah RS. Pemberian ini diduga terkait dengan commitment fee perolehan ROF
atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim," katanya.

Atas perbuatannya, AHB dan RS disebut melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain pasal 12 a, keduanya juga ditersangkakan KPK dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Rizal Bomantama