Ketum Muhammadiyah: Segelintir Orang Kuasai Kekayaan Indonesia, Picu Kesenjangan

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) MuhammadiyahHaedar Nashir menyoroti kesenjangan ekonomi dan sosial yang menurutnya dipicu oleh penguasaan kekayaan Indonesia oleh segelintir orang. Dia menyebut kondisi tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi dan politik.

Haedar mengatakan perjalanan bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan tidak selalu mudah. Dia menyinggung politik divide et impera pada masa penjajahan Belanda hingga berbagai tantangan setelah Indonesia merdeka.

Baca Juga

Prabowo Puji Kiprah Muhammadiyah di Pendidikan-Kesehatan, Mampu Kelola Dana Rp200 Triliun

"Sejak politik divide et impera zaman Belanda sampai kita merdeka, baik karena dinamika di dalam maupun juga tantangan dari luar, tetapi alhamdulillah kita masih utuh sebagai bangsa di mana kita punya satu contoh seperti Yugoslavia misalkan, hanya tinggal nama, ini kekuatan Indonesia," ucap Haedar saat berpidato dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Haedar kemudian menjelaskan tiga dimensi kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa, yakni sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Baca Juga

Terekam Video, Momen Prabowo Dibisiki JK saat Hadiri Milad Muhammadiyah di Palu

Dimensi pertama adalah sosial budaya. Menurutnya, persatuan harus tetap terjaga di tengah kemajemukan masyarakat, mulai dari perbedaan suku, ras, golongan, hingga orientasi politik. Perbedaan tersebut harus disikapi dengan toleransi dan semangat hidup bersama.

"Dan ini hal yang sangat penting sebagai modal sosial kita untuk terus digerakkan menjadi modal sosial membangun Indonesia. Karena tanpa kebersamaan secara sosial budaya, kita tidak mungkin kuat, sebagaimana pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," ucapnya.

Baca Juga

Prabowo ke Palu Hari Ini Hadiri Tanwir Muhammadiyah, Lanjut Terbang ke Filipina

Dimensi kedua adalah ekonomi. Haedar menilai kesenjangan ekonomi menjadi tantangan bagi persatuan bangsa karena kekayaan Indonesia dikuasai oleh sebagian kecil orang. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi melahirkan oligarki ekonomi.

"Sehingga tercipta kesenjangan ekonomi atau sosial ekonomi. Nah, potensi sinilah yang melahirkan oligarki ekonomi," kata Haedar.

Baca Juga

Muhammadiyah Bikin ChatHPT, AI yang Bisa Jawab Pertanyaan Agama dengan Rujukan Resmi

Sementara itu, dimensi ketiga adalah politik. Haedar menyoroti oligarki politik yang dinilai dapat membuat kehidupan berbangsa mudah retak dan terpecah belah.

"Oligarki politik itu sering membawa pada kehidupan kebangsaan yang mudah retak bahkan bisa terjadi pecah belah," ujarnya.

Baca Juga

Muhammadiyah Soroti Kahutla, Desak Pelaku Pembakaran Diusut Tuntas Tanpa Pandang Bulu

Haedar menegaskan demokrasi Indonesia semestinya tetap menjunjung tinggi nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, serta Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

"Maka demokrasi kita semestinya demokrasi yang tetap menjunjung tinggi nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila pasal atau sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," imbuhnya.

Editor: Rizky Agustian