Khofifah Bentuk Tim Khusus Atur Regulasi Sound Horeg, Libatkan MUI dan Polda Jatim

SURABAYA, iNews.id - Fenomena sound horeg di Jawa Timur bakal diatur secara resmi oleh Pemprov Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengumumkan pembentukan tim khusus yang bertugas merumuskan regulasi terkait maraknya penggunaan sound horeg di berbagai daerah.

Langkah ini merupakan hasil rapat koordinasi yang digelar bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, jajaran Polda Jatim, MUI Jatim serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Negara Grahadi, Kamis malam (24/7/2024).

Baca Juga

Analis: Stok Rudal Iran Melimpah Membuat Israel Ketar-ketir!

Tim khusus yang dibuat Pemprov Jatim melibatkan berbagai lembaga baik Polda Jatim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, Kanwil Hukum, dokter dan lainnya

“Malam ini kami mendengarkan paparan tentang sound horeg dari berbagai sudut pandang, menghadirkan MUI Jatim, Polda Jatim dan perangkat daerah lainnya,” ujar Khofifah.

Baca Juga

Hukum Sound Horeg Dalam Islam, Benarkah Haram? Begini Penjelasannya

Menurut Khofifah, aktivitas sound horeg saat ini banyak ditemukan di daerah seperti Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan, Jember dan Malang.

Pihaknya mengaku sedang menyusun payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub), Surat Edaran atau Surat Edaran Bersama.

Baca Juga

Kemenkum Tanggapi Fatwa Haram Sound Horeg dari MUI Jatim: Harus Diatur dan Diawasi!

“Kita butuh payung regulasi, nanti silakan diidentifikasi bentuknya apa, tapi harus segera kita putuskan payung regulasinya,” katanya.

Regulasi ini akan mencakup aspek keagamaan, hukum, budaya, lingkungan hingga kesehatan masyarakat.

Baca Juga

Polres Malang Ingatkan Gelaran Sound Horeg Jangan Kebablasan

Gubernur Khofifah menegaskan sound horeg tidak sama dengan sound system biasa. Dia menyebut kegiatan ini kerap memutar suara hingga melebihi ambang batas aman.

“Rata-rata dalam kegiatan sound horeg memperdengarkan suara di atas 85 atau bahkan di atas 100 desibel,” ujar Khofifah.

Baca Juga

MUI Lumajang Perbolehkan Sound Horeg Digelar dengan Catatan

“Secara ketentuan baik WHO (Badan Kesehatan Dunia), efek lingkungan maupun kesehatan ada alat pengukurnya,” katanya lagi.

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menyebut Gubernur Khofifah secara langsung ingin agar sound horeg diatur secara legal dan jelas.

“Intinya masyarakat butuh kepastian, jadi ini diatur. Sound system itu boleh, terminologi horeg itu masih ada perbedaan pandangan satu sama lain mengenai apa yang disebut horeg,” kata Emil.

“Maka kita kembali kepada aturan dan regulasi, apa yang diperkenankan dalam konteks tersebut,” ucapnya.

Regulasi sound horeg di Jatim akan terus dibahas oleh tim khusus yang beranggotakan lintas instansi, termasuk dokter, aparat hukum, dan tokoh agama. Pemerintah memastikan proses penyusunan aturan ini transparan dan berpihak pada kenyamanan masyarakat.

“Sound horeg bukan hanya soal hiburan, tapi juga soal kesehatan, ketertiban, dan norma sosial,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw