Kisruh #2019GantiPresiden, Demokrat: Zaman SBY, Hak Pendemo Dihormati

JAKARTA, iNews.id – Pengadangan dan pemulangan tokoh Gerakan 2019 Ganti Presiden, Neno Warisman, di Pekanbaru, Riau, dianggap telah menodai reformasi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai aparat negara tidak netral dalam kejadian itu.

“20 tahun reformasi telah ternoda oleh dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang terhadap aktivis Neno Warisman dalam kegiatan politik di Pekanbaru,” kata Didi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Baca Juga

Trump Desak Zelensky Gelar Pemilu Ukraina

Dia menuturkan, aparat kepolisian seharusnya tetap membolehkan Neno untuk menyatakan pendapatnya dalam deklarasi tagar #2019GantiPresiden, selama aksi itu tidak bersifat anarkistis. Menurut Didi, tidak ada yang perlu ditakuti dari Gerakan 2019 Ganti Presiden.

“Sejauh gerakan politik tersebut tidak anarkistis, tidak perlu harus ada kekhawatiran berlebihan terhadap gerakan mereka yang mendorong #2019GantiPresiden. Gerakan tersebut tidak harus ditakuti secara berlebihan,” ujarnya.

Baca Juga

KPU: Deklarasi #2019GantiPresiden Bukan Pelanggaran Pemilu

Didi berpendapat, gerakan politik seperti deklarasi tagar #2019GantiPresiden adalah hal yang biasa di negara demokrasi. Dia pun lantas membandingkan dengan zaman pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Didi mengatakan, pada masa SBY, banyak gerakan yang lebih dahsyat, bahkan sudah mengarah pada penghinaan terhadap kepala negara. Namun, para demonstran yang terlibat dalam aksi semacam itu tetap dilindungi haknya untuk menyatakan pendapat dan berekspresi.