Kisruh #2019GantiPresiden, Demokrat: Zaman SBY, Hak Pendemo Dihormati

JAKARTA, iNews.id – Pengadangan dan pemulangan tokoh Gerakan 2019 Ganti Presiden, Neno Warisman, di Pekanbaru, Riau, dianggap telah menodai reformasi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menilai aparat negara tidak netral dalam kejadian itu.

“20 tahun reformasi telah ternoda oleh dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang terhadap aktivis Neno Warisman dalam kegiatan politik di Pekanbaru,” kata Didi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

500.000 Warga Kamboja dan Thailand Mengungsi akibat Perang

Dia menuturkan, aparat kepolisian seharusnya tetap membolehkan Neno untuk menyatakan pendapatnya dalam deklarasi tagar #2019GantiPresiden, selama aksi itu tidak bersifat anarkistis. Menurut Didi, tidak ada yang perlu ditakuti dari Gerakan 2019 Ganti Presiden.

“Sejauh gerakan politik tersebut tidak anarkistis, tidak perlu harus ada kekhawatiran berlebihan terhadap gerakan mereka yang mendorong #2019GantiPresiden. Gerakan tersebut tidak harus ditakuti secara berlebihan,” ujarnya.

KPU: Deklarasi #2019GantiPresiden Bukan Pelanggaran Pemilu

Didi berpendapat, gerakan politik seperti deklarasi tagar #2019GantiPresiden adalah hal yang biasa di negara demokrasi. Dia pun lantas membandingkan dengan zaman pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Didi mengatakan, pada masa SBY, banyak gerakan yang lebih dahsyat, bahkan sudah mengarah pada penghinaan terhadap kepala negara. Namun, para demonstran yang terlibat dalam aksi semacam itu tetap dilindungi haknya untuk menyatakan pendapat dan berekspresi.

“Aparat tetap netral dan melindungi sepenuhnya para pendemo. Di zaman SBY sudah biasa DPR dan istana (presiden) dikepung dengan demo yang sangat keras. Tetapi hak pendemo tetap dihormati sejauh tidak anarkis,” ucapnya.

Sandi: Gerakan #2019GantiPresiden Makin Ditahan, Makin Tak Terbendung

Aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

Dia menilai aksi pengadangan terhadap Neno Warisman di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Ahmad Dhani di Surabaya, Jawa Timur, sebagai cara-cara represif dan premanisme. Adanya pembiaran aksi persekusi tersebut oleh polisi juga tidak menunjukkan netralitas aparat.

“Berbeda pilihan dan sikap dalam negara demokrasi adalah hal yang wajar, sehingga bisa saling koreksi dan memperbaiki diri,” tuturnya.

Didi meminta pemerintah tidak anti terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Dia berharap pemerintah seharusnya dapat menjawab kritik dengan kerja nyata.

“Pemerintah yang demokratis harusnya menjawab kritik. Sekeras apa pun kritik tersebut, dijawab dengan terus bekerja yang baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan demikian, tidak perlu khawatir tidak dipilih lagi oleh rakyat pada 2019,” pungkasnya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil