Kisruh #2019GantiPresiden, IPW: Polri Jangan Ragu Bersikap Tegas

JAKARTA, iNews.id – Gerakan #2019GantiPresiden mendapatkan penolakan di sejumlah daerah. Aksi massa itu juga nyaris memicu konflik karena kelompok pendukung dan penentang berhadap-hadapan.

Menyikapi kejadian itu, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap massa pendukung #2019GantiPresiden maupun penentang sama-sama menahan diri agar konflik horizontal tidak terjadi menjelang Pilpres 2019.

Terekam Kamera, Pria Ini Coba Bunuh Diri di Masjidilharam Makkah

Di sisi lain Polri diharapkan bisa bersikap profesional dan tegas dalam menjaga kamtibmas serta tidak mentolerir setiap potensi ancaman keamanan yang bisa memicu konflik orizontal di akar rumput.

Neta menilai, kasus yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya tidak boleh dibiarkan dan harus disikapi Polri dengan profesional dan tegas. Polri harus hadir secara maksimal dalam menjaga keamanan dan jangan membiarkan potensi konflik menjadi kekacauan sosial.

Pengamat Intelijen: #2019GantiPresiden Diduga Kampanye di Luar Jadwal

Dirinya melihat, eskalasi konflik antara massa ganti presiden dan massa pendukung Presiden Jokowi kian tinggi, Polri perlu melakukan dialog dengan tokoh-tokoh kedua kelompok.

Jika kondisinya kian panas dan bisa menimbulkan kerawanan sosial, Polri diminta tak segan-segan untuk melarang kedua belah pihak melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia hingga massa kampanye tiba.

“IPW mendukung penuh sikap tegas aparatur kepolisian untuk bersikap tegas dan profesional. Sebab, IPW menilai, apa yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya sudah mengganggu ketertiban masyarakat dan membuat keresahan sosial,” ujar Neta di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Neta menjelaskan, dampak dari gesekan ini, masyarakat yang tidak ikut-ikutan dengan aksi kedua kelompok menjadi sangat khawatir dengan ancaman keamanan di wilayahnya.

Massa ganti presiden maupun massa pendukung Presiden Jokowi hendaknya mau menyadari akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman publik yang didambakan semua pihak.

Neta mengakui, memang tidak ada satu pun undang undang yang melarang aktivitas kedua kelompok. Namun karena aktivitasnya sudah memunculkan konflik dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial, atas nama ketertiban umum dan kepentingan publik, Polri bisa bertindak tegas untuk menghentikan semua kegiatan kedua kelompok.

IPW juga berharap KPU menyikapi situasi ini, untuk melarang kegiatan kedua kelompok hingga masa kampanye tiba. “Demi kepentingan umum, KPU bisa mengacu ke Pasal 492 UU Nomor 7/2017 tentang kampanye di luar jadwal. Sebab, dari kegiatan kedua kelompok terlihat ada yang menjelekkan-jelekkan capres tertentu dan ada yang menyanjung capres tertentu,” kata dia.

Menurut Neta, aroma mencuri start kampanye sangat tajam dari kedua kelompok, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan benturan sosial.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane. (Foto: Okezone/dok).

Sementara itu, alumnus 212 yang juga caleg PDIP Kapitra Ampera menyayangkan polemik yang semakin meruncing dari kedua belah pihak. Menurut dia, suasana pilpres seharusnya sejuk dan damai.

“Adem-adem saja seharusnya, tidak usah rusuh rusuh,” kata dia. Kapitra pun menyesalkan apa yang terjadi di Pekanbaru, Riau. Dia mengaku kenal sebagian dari massa pendukung dan penolak gerakan #2019GantiPresiden.

"Mobil yang dipakai Neno (Warisman) adalah mobil dari sahabat anak saya," ujar Kapitra. Untuk diketahui, Neno kembali dihadang saat hendak menghadiri deklarasi gerakan itu di Pekanbaru. Dia bahkan mengalami intimidasi dan akhirnya dipaksa pulang kembali ke Jakarta.

Kapitra menyesalkan, obsesi ganti presiden merupakan keinginan yang dalam pendapat pakar hukum sudah masuk wilayah tindak pidana karena ada struktur dan hasutan kepada pemerintah yang sah. "Kalangan aparat penegak hukum sudah harus mulai masuk ke penyelidikan. Siapa strukturnya termasuk Neno di dalamnya," tegas Kapitra.

Kepolisian Daerah Riau membantah bahwa perlakuan massa yang menghadang Neno Warisman di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru adalah tindakan persekusi.

"Tidak ada persekusi. Yang ada hanya kita mengamankan semua pihak dari potensi gangguan kamtibmas. Kemarin kita lihat ada lemparan. Jadi kita mengamankan semua pihak," jawab Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto saat konferensi pers, Minggu (26/8/2018).

Editor: Zen Teguh