KKP Perkenalkan 5 Program Blue Economy di Ujung Timur Indonesia

Adapun implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur tahap pertama akan dilaksanakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718 meliputi perairan laut Aru, laut Arafuru dan laut Timor bagian timur. Di mana, laut tersebut menjadi salah satu perairan tersubur di dunia dengan sumber daya hasil tangkap perikanan yang didominasi udang dan ikan demersal.

“Dari data yang kami miliki, estimasi potensi sumber daya ikan di WPP-NRI 718 mencapai 13 persen dari potensi sumber daya ikan laut nasional,” kata Drama. 

Untuk memaksimalkan segala pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, WPP-NRI 718 juga turut dijaga oleh Ditjen PSDKP, melalui Pangkalan PSDKP Tual serta beberapa unit pengawasan lain di WPP-NRI 718 yaitu Satker SDKP Maluku Tenggara Barat, Satwas SDKP Merauke, Satwas SDKP Mimika, serta Satwas SDKP Kaimana. 

Selain itu, aktivitas pengawasan juga didukung dengan lima unit kapal pengawas, satu unit regional Monitoring Center (RMC) berkedudukan di Tual, prasarana pengawasan berupa kantor, dermaga, mess, Detention Center serta SDM Pengawasan sejumlah 77 orang.

“Dengan kekuatan yang dimiliki, komitmen kami untuk bersinergi dengan stakeholder terkait dalam implementasi kebijakan perikanan tangkap terukur dalam rangka pencapaian PNBP akan terus dibangun dan dioptimalkan,” tutur Drama. 

Kegiatan peningkatan kompetensi dari setiap pengawas daerah di Indonesia tentunya sejalan dengan arahan dan bimbingan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta agar ASN dapat bersinergi bersama demi menjaga laut Indonesia dari perilaku penangkapan ikan secara ilegal.

Editor: Anindita Trinoviana