Koalisi Masyarakat Sipil Beri Nilai 4 Sektor Penegakan Hukum dan HAM Era Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023). Dalam kesempatan ini, koordinator aksi dari Imparsial, Husein, memberikan nilai 4 sektor penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kinerja penegakan hukum dan HAM di pemerintahan Jokowi skornya 4, karena kami memandang penegakan hukum khususnya HAM hanya teatrikal semata," ujar Husein.

Baca Juga

10 Gedung Tertinggi di Dunia pada 2025, Mayoritas Berada di China

Dia menyebut, situasi penegakan hukum di Indonesia belakangan ini sangat memperihatinkan karena demokrasi disandera nepotisme dan dinasti politik. Sementara pelanggaran HAM berat di masa lalu juga tidak diusut tuntas pemerintahan Jokowi.

"Kita menyampaikan kegelisahan kita tentang kondisi hak asasi manusia khususnya pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini belum diselesaikan," kata Husein.

Baca Juga

Jokowi Bantah Buntuti Jadwal Kampanye Ganjar di NTT: Kunker Dirancang 3 Bulan Sebelumnya

Husein berharap, calon pemimpin yang terpilih merupakan sosok yang jujur, adil, transparan dan bebas kecurangan serta bebas intimidasi.

"Harapannya ke depannya di tahun politik kita memiliki calon pemimpin yang berani menyelesaikan kasus korupsi dan tidak ada lagi intervensi kepada KPK, mengembalikan KPK kepada marwahnya, berdiri tegas memberantas korupsi," lanjutnya.

Dia juga berharap, ke depannya Indonesia punya presiden yang memiliki komitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Editor: Reza Fajri