Koalisi Partai Non-Parlemen, Pengamat: Patut Diperhitungkan

JAKARTA, iNews.id - Partai politik (parpol) non-parlemen menggelar pertemuan tertutup di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/2/2022) malam. Pertemuan yang diinisiasi Partai Perindo itu berlangsung tertutup.

Menanggapi pertemuan tersebut, peneliti Teras Indonesia Research and Consulting (TRC) Mustiawan M.Ikom menjelaskan koalisi partai non-parlemen patut diperhitungkan,

Baca Juga

Miliarder John Catsimatidis Frustrasi setelah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York City

“Partai non-parlemen ini perolehan suara pada pemilu tahun 2019 jika digabungkan jumlahnya cukup signifikan mencapai 9,7 persen suara sah nasional, jumlah itu melampaui suara PKB dengan jumlah 9,69 persen,” terangnya.

“Kalau pun partai non-parlemen berkeinginan untuk mengainisiasi megusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 saya rasa tidak berlebihan, tinggal membangun komunikasi politik dengan partai parlemen sehingga mencapai total suara 25 persen suara sah nasional," tambahnya.

Baca Juga

Peduli Kebutuhan Rakyat, Partai Perindo Optimistis Pemerintah Mampu Tahan Kenaikan Harga BBM

Menurut dosen Fisip UHAMKA Jakarta tersebut, kalau PKB dan PAN bergabung di koalisi partai non-parlemen ini, maka syarat untuk mengusung capres dan cawapres bisa terpenuhi.

Pertemuan parpol non-parlemen sebelumnya dihadiri Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya masing-masing. Partai Perindo dihadiri oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Ahmad Rofiq. Kemudian dari PSI hadir Ketua Umum Giring Ganesha dan Sekjen Dea Tunggaesti. Sementara dari PBB dihadiri Sekjen Afriansyah Noor.

Kemudian untuk PKP dihadiri Yussuf Solichien dan Sekjen Said Salahudin. Adapun dari Partai Garuda dihadiri oleh Ahmad Rida Sabana dan Sekjen Abdullah Mansuri serta dari Partai Hanura diwakili Suhendri.

Editor: Reza Fajri