Koalisi Partai Politik Pro Demokrasi: Kami Lawan Indikasi Pemberangusan Demokrasi melalui RUU Pemilu

JAKARTA, iNews.id - Koalisi Partai Politik Pro Demokrasi menyatakan sikap terkait perkembangan terakhir RUU Pemilu yang telah berada di Baleg DPR RI. Tujuh parpol tersebut yakni Partai Berkarya, Bulan Bintang, Garuda, Hanura, Perindo, PKPI dan PSI.

Pertemuan berlangsung di rumah Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (7/12/2020).

Baca Juga

Uni Eropa Ingin Jadikan Tentara Ukraina sebagai Jaminan Keamanan

“Walaupun kami berada di luar DPR RI, namun kami terus mengawal proses ini. Karena kami meyakini upaya-upaya yang dimunculkan dalam RUU Pemilu [terkait kenaikan Parliamentary Threshold ini], adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Demokrasi,” kata Sekjen Hanura Gede Pasek Suardika, Selasa (8/12/2020).

Sementara itu Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan pada Pileg 2019 terdapat suara yang tidak terakomodasi di DPR sebesar 13,6 juta. Padahl suara tersebut dari rakyat yang memilih dalam pemilu.

Baca Juga

Langgar Kode Etik, 40 Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di Sulut Diberi Sanksi

“Perlu Kita ingat bersama. Suara ini adalah suara sah dari warga Negara RI, namun hangus begitu saja karena adanya aturan PT 4 persen. Lho kok ini malah mau dinaikkan dan dibuat berlaku di DPRD Provinsi dan Kota. Ini jelas keblinger," kata Ahmad Rofiq, Sekjen Partai Perindo yang diamini oleh Sekjen Berkarya Andi Picunang.

Rofiq juga memaparkan Parliamentary Threshold adalah pengkhianatan demokrasi, karena ini menghilangkan suara sah rakyat. Asas keadilan tidak terpenuhi. 

Menurut Koalisi Partai Politik Pro Demokrasi, sudah waktunya sistem Pemilu menggunakan Fraction Threshold (FT). Ambang batas FT ini dapat menyelamatkan suara rakyat dan tidak ada yang terbuang dan tentu akan membuat demokrasi  semakin baik. FT ini menjadi cermin bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Intinya, semua celah akan kami cermati, termasuk kemungkinan ke MK. Namun, kami meyakini bahwa masih banyak kawan-kawan di DPR RI yang sepakat dengan pemikiran kami. Komunikasi-Komunikasi Politik seperti ini yang akan terus kami kedepankan. Jangan sampai akhirnya demokrasi kita kandas oleh oligarki kekuasaan," kata Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor dan Sekjen PSI Raja Juli Antony.

Editor: Faieq Hidayat