Komdigi Keluarkan 3 Surat Imbauan, Waspadai Ancaman Serangan Siber ke Situs Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta seluruh instansi pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan digital. Ancaman tersebut diduga berkaitan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), meski hingga kini belum terverifikasi.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap infrastruktur digital dan keberlangsungan layanan publik.

Baca Juga

OJK Minta Bank Siaga 24 Jam, Tingkatkan Kewaspadaan Ancaman Serangan Siber Global

“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sebagai tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diterbitkan pada 8 November 2026, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah mengeluarkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026.

Baca Juga

Heboh! Bank di Malaysia Diduga Kena Serangan Siber

Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik.

Imbauan itu mencakup penguatan keamanan sistem, peningkatan pemantauan aktivitas jaringan, pemeriksaan kerentanan, hingga kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.

Baca Juga

Serangan Siber Lagi! Hacker Bobol Bank di Prancis, Curi Rp2 Triliun

Sebelumnya, informasi mengenai dugaan ancaman serangan siber beredar di media sosial. Ancaman tersebut disebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan SPP-TDLN.

Dalam Security Advisory, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyatakan keaslian ancaman maupun kemampuan pelaku belum terverifikasi. Meski demikian, seluruh instansi diminta tetap melakukan langkah antisipasi.

Baca Juga

Heboh! Puluhan Supermarket di Eropa Kena Serangan Siber, Freezer Rusak Bikin Daging Busuk

Ada sejumlah potensi serangan yang perlu diwaspadai, mulai dari Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, hingga phishing dan penyebaran informasi palsu.

Kemkomdigi juga meminta pengelola sistem elektronik memastikan kesiapan tim tanggap insiden. Selain itu, instansi diminta memperkuat autentikasi akun administrator, memperbarui perangkat lunak, meningkatkan perlindungan terhadap serangan DDoS, serta memastikan pencadangan data dan mekanisme pemulihan layanan berjalan baik.

Baca Juga

Menkomdigi Soroti Bahaya Medsos, Ungkap 45% Anak Pernah Alami Perundungan Siber

Tak hanya instansi pemerintah, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital.

Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap email, pesan, maupun tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Jangan membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, dan data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya.

Masyarakat juga diminta memastikan hanya mengakses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi.

Apabila menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat melaporkannya melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau email [email protected].

“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tutur Aries.

Editor: Donald Karouw