Komisi I Apresiasi Kejujuran dan Jawaban Hadi Soal Kondisi Riil TNI

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat Roy Suryo memuji kejujuran dari jawaban yang diberikan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Maka tak heran jika Hadi mendapat persetujuan Komisi I sebagai calon panglima TNI.

Roy Suryo menyampaikan apresiasinya atas visi misi yang disampaikan. Menurutnya, Hadi jujur dalam menjawab sejumlah pertanyaan tentang kondisi riil TNI saat ini. Roy menjabarkan, Hadi bisa menjelaskan dengan baik terkait hubungan TNI dan Polri serta solidaritas antarmatra, termasuk pemaparan Minimum Essential Force (MEF).

Raja Game China Tuntut Mantan Pasangan Rp704 Miliar, tapi Dituduh Balik Miliki 300 Anak

"Beliau dengan jujur mengatakan masih sekitar 13-15 persen direncanakan, tapi terus menggambarkan tentang perjalanan sampai nanti 2019 sekian persen dan 2024 sekian persen. Kemudian jumlah prajurit ada 500.000 tapi dengan ketersediaan rumah masih 200.000. Hadi kembali memberi solusi," ungkapnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/12/2017).

Secara keseluruhan, Roy menerima Hadi sebagai calon panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, tak satu pun anggota Komisi I yang keberatan.

"Insyaallah pilihan Presiden Joko Widodo untuk panglima TNI sangat tepat, sangat baik dan aklamasi. Boleh dikatakan begitu karena dari 10 fraksi sembilan memberikan persetujuan dengan beberapa pesan tapi nyaris tidak ada yang menentang. Bahkan ada fraksi yang memberikan persetujuan langsung," katanya.

Dari penjabaran Hadi dalam fit and proper test, Roy mengaku paling terkesan mengenai pemetaan wilayah udara Indonesia. "Satu yang menarik, beliau mencanangkan nantinya wilayah udara di seputaran Singapura akan ada upaya untuk diambil. Selama ini kita tau kalau di seputaran Batam bahkan sampai ke kepulauan Natuna itu remote-nya ada di sana, itu kan Singapura yang memegang wilayah udara," ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu.

Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah juga terkesan dengan paparan visi misi yang disampaikan. Hadi tidak sekadar berkenan menjawab apa adanya tetapi ikut pula menyertai solusi.

"Enggak ada pro kontra hampir semua (fraksi) setuju. Setelah mendengar pemaparan, beliau itu memang pas dan dia orangnya jujur apa adanya mengakui kekurangan. Marsekal Hadi juga ikuti MEF. Sekarang masuk tahap dua, tahap tiga sampai 2023," ungkapnya.

Meski telah mendapat persetujuan, Asril mengingatkan Hadi soal netralitas TNI saat berlangsungnya agenda politik yang dimulai pada 2018 mendatang hingga pada Pemilu 2019. Hadi pun diminta untuk memperbaiki koordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya menjaga keamanan.

"Pesan khususnya hampir semua fraksi menginginkan netralitas TNI. Marsekal Hadi menyanggupi, apalagi memasuki tahun politik. Ada pilkada serentak, pilpres dan pileg. Komisi I minta koordinasi lagi dengan polisi khusus masalah papua. Marsekal Hadi janji selama jadi panglima TNI tidak akan ada gesekan antara TNI dan Polri. Itu janji beliau, kita tagih nanti, berat itu," ucapnya.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almayshari akhirnya mengumumkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mendapatkan persetujuan setelah menjalani fit and proper test. Kharis menuturkan, Hadi dinilai memiliki rekam jejak dan kinerja mumpuni selama menjabat KSAU.

"Maka rapat komisi I DPR pada hari Rabu, 6 Desember 2017 memberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Selanjutnya rapat Komisi I juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Komisi I tak luput memberikan apresiasi kepada Gatot atas dedikasi, kesungguhan profesionalisme, dan kecakapan dalam memimpin TNI serta kinerja yang dicapai sebagai Panglima TNI.

"Kami harapkan semoga capaian-capaian positif Jenderal Gatot dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh Panglima TNI berikutnya," katanya.

Editor: Achmad Syukron Fadillah