Komisi I DPR Setujui RUU ITE Dibawa ke Paripurna, Siap Disahkan Jadi Undang-Undang

JAKARTA, iNews.id - Komisi I DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Hal ini telah diputuskan dalam forum pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi I DPR bersama pemerintah hari ini.

"Keseluruhan fraksi sudah menyampaikan pandangan mini akhir terhadap perubahan Undang-Undang ITE untuk selanjutnya dibawa pada tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Rabu (22/11/2023).

Baca Juga

Berita Kemelut PBNU Mendunia, Gus Yahya Ditekan Mundur karena Mengundang Tokoh Pro-Israel

Diketahui, terdapat tujuh perubahan substansi utama dalam revisi UU ITE tersebut. Pertama, perubahan terhadap ketentuan Pasal 27 Ayat 1 mengenai muatan kesusilaan; Ayat 3 mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

"Ayat 4 mengenai pemerasan atau pengancaman yang dengan merujuk pada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," tutur Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU ITE Abdul Kharis Almasyhari.

Baca Juga

TPN Ganjar-Mahfud Tegaskan Temuan Aiman soal Dugaan Oknum Aparat Tak Netral Bukan Hoaks

Kedua, perubahan ketentuan Pasal 28 Ayat 1 mengenai keterangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketiga, perubahan ketentuan Pasal 28 Ayat 2 mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Baca Juga

Wujudkan Pemilu Damai 2024, Menkominfo Ajak Masyarakat Terapkan 3 Langkah Cegah Hoaks

Keempat, perubahan ketentuan Pasal 29 mengenai ancaman dan/atau menakut-nakuti. Lima, perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Keenam, perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan pidana denda. Serta menambahkan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat 1

Baca Juga

Kuliah Umum di Universitas Andalas, Mahfud MD Ajak Mahasiswa Laporkan Kecurangan dan Hoaks

"Tujuh, perubahan ketentuan Pasal 45a terkait ancaman pidana atas perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan," katanya.

Editor: Faieq Hidayat