Komisi II DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada 2020 Sesuai Jadwal

JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR dan pemerintah sepakat Pilkada 2020 berjalan sesuai jadwal, termasuk pemungutan suara serentak pada 9 Desember 2020. Kesimpulan itu diambil melalui rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Kesimpulan itu dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020.

Baca Juga

Aturan Baru China Wajibkan Uskup dan Pastor Serahkan Paspor

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai rendana serta situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19,” kata Ahmad Doli Kurnia.

Di dalam raker, sejumlah anggota Komisi II DPR menegaskan penyelenggara KPU harus mampu menjawab tantangan publik untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 agar tak menjadi klaster penularan covid-19. Untuk memulainya, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP perlu segera membuat aturan dan tidak hanya bertukar wacana di media massa.

Baca Juga

Jokowi Tegaskan Pilkada 2020 Tak Ditunda

Dia melihat ada keraguan KPU saat ingin memperbaiki PKPU yakni pertimbangan pengaturan di UU Pilkada Nomor 10/2016 atau Perppu Pilkada. Padahal menurutnya KPU pernah membuat PKPU yang bertentangan dengan UU sebelumnya.

“KPU pernah punya preseden, ketika di UU memperbolehkan sementara KPU membuat PKPU yang melarang eks napi korupsi menjadi caleg. Padahal di UU diperbolehkan dan itu menjadi kontroversi,” ucap Saan.

Saan mengatakan hanya ada dua pilihan untuk menjamin keselamatan masyarakat di saat Pilkada 2020 yaitu revisi PKPU 10/2020 atau membuat Perppu. Menurutnya harus ada aturan tegas yang melarang bentuk-bentuk kampanye yang berpotensi mengundang massa dalam jumlah besar serta berpotensi melanggar protokol kesehatan.

“Penggantinya lewat daring meski sudah ditentukan 100 orang. Berkaca pada pendaftaran lalu, yang masuk tertib tapi di luar tidak bisa dikendalikan. Saya ingin menegaskan kegiatan atau tahapan yang punya potensi mengundang massa banyak harus tegas dilarang saja,” katanya.

Anggota Komisi II DPR Nasir Djamil menyampaikan dirinya menerima informasi Presiden Joko Widodo lewat Juru Bicara (Jubir) Fadjroel Rahman telah tegas menolak penundaan Pilkada 2020. Dia pun mewanti-wanti agar Presiden tidak mengubah sikapnya yang bisa membuat penyelenggara pemilu keteteran.

“Presiden tidak setuju Pilkada ditunda dan tetap diselenggarakan 9 Desember 2020. Permintaan LSM dan ormas-ormas itu wajar, jangan kemudian dianggap oleh menteri serta presiden menimbulkan pesimisme. Tapi dijadikan tantangan, kekhawatiran mereka bisa kita jawab,” ucap politikus PKS itu.

Editor: Rizal Bomantama