Komisi III DPR Panggil Kabaintelkam Polri Bahas RUU Penyadapan, Tak Ingin Skandal Listyo cs Terulang
JAKARTA, iNews.id -Komisi III DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan setelah adanya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti, Senin (16/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, pembahasan RUU ini merupakan lanjutan setelah KUHAP rampung.
"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan," kata Habiburokhman.
Habiburokhman menyinggung kasus penyadapan ilegal. Menurutnya, permasalahan ini merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.
Padahal, kata dia, penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan serta mencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Namun, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.