Komisi III DPR Soroti Kasus Alex Denni, Alarm Keras Buat Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR menyoroti kasus Alex Denni, terpidana koruptor yang ditangkap kejaksaan setelah 11 tahun bebas. Alex Denni juga bisa menduduki beberapa jabatan mentereng.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan kasus ini alarm bagi pemerintah karena Alex Denni sempat menjadi deputi di salah satu kementerian selama masa pelariannya.

Berapa Kali Israel Melanggar Gencatan Senjata Gaza?

"Berkaca dari kasus ini, menjadi pembelajaran penting buat kita semua khususnya terkait dengan penegakan hukum dan keadilan," ujar Didik Mukrianto, Sabtu (3/8/2024).

Didik menilai kasus tersebut dapat mencederai rasa keadilan publik dan merusak moralitas pemerintah. Selain itu juga berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.

Terungkap! Harvey Moeis dan Helena Lim Terima Rp420 Miliar di Kasus Korupsi Timah

"Dalam perspektif keadilan, tentu ada rasa keadilan publik yang sulit diterima oleh nalar dan logika publik, mengingat terpidana korupsi baru dilakukan eksekusi pemidanaan setelah 11 tahun inkracht," katanya.

Diketahui, Alex Denni yang sempat menjabat sebagai Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) itu ditangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, setelah mendarat di Indonesia usai melakukan penerbangan dari Italia pada Kamis (18/7) malam.

Kejagung Sita 2.254 Ton Gula terkait Kasus Korupsi Impor PT SMIP

Alex Denni ditangkap setelah 11 tahun melanglang buana dengan status terpidana atas kasus korupsi proyek pengadaan jasa konsultan analisa jabatan atau distinct job manual (DJM) PT Telkom tahun anggaran 2003. Meski melakukan perlawanan hingga ke tingkat kasasi pada 2013, upaya yang dia lakukan tetap saja berakhir dengan sia-sia.

Setelah putusan kasasi pada 2013, Kejari Kota Bandung sudah melayangkan pemanggilan sebanyak 3 kali tapi Alex Denni selalu mangkir. Anehnya tak pernah ada upaya eksekusi paksa dari penegak hukum karena sejak putusan pengadilan inkrah, Alex Denni tak pernah ditahan.

Didik pun mempertanyakan hal ini serta meminta Mahkamah Agung (MA) sebagai pemutus kasasi dan kejaksaan sebagai pihak penuntut sekaligus eksekutor untuk melakukan evaluasi.

“Penting bagi penegak hukum khususnya Mahkamah Agung dan Kejaksaan melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola yang lebih terukur terkait dengan eksekusi terpidana khususnya terpidana korupsi ini karena mencederai rasa keadilan publik,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat