Komisi Reformasi Polri Minta Prabowo Revisi 8 Perpol hingga 24 Perkap

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto diminta untuk merevisi 8 Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap). Rekomendasi itu disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) saat melaporkan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menjelaskan, usulan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat institusi Polri melalui pembenahan regulasi, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga instruksi pelaksanaan.

PM Pakistan Senang Trump Setop Sementara Proyek Kebebasan Selat Hormuz, Negara-negara Teluk Khawatir

“Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi Undang-Undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres, berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini,” kata Jimly kepada awak media.

Jimly pun menargetkan revisi puluhan aturan tersebut bisa rampung pada tahun 2029. Dia menegaskan usulan yang disampaikan Komisi Reformasi Polri seluruhnya untuk jangka panjang di tubuh Polri.

Komisi Reformasi Polri Serahkan 10 Buku Hasil Kerja ke Prabowo, Ada yang 3.000 Halaman

“Termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar atau bukan sekitar, sudah kita hitung, 8 Perpol dan 24 Perkap yang diharapkan selesai sampai 2029. Jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029,” ujar Jimly.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi Reformasi Polri, Mahfud MD, menambahkan pihaknya telah menyerahkan dokumen komprehensif yang terdiri dari 10 buku sebagai landasan pembangunan Polri di masa depan. Dia mendorong agar dokumen tersebut dapat diakses secara transparan oleh masyarakat luas.

“Kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan," katanya.

Mahfud mengisyaratkan, Presiden Prabowo menyambut baik rekomendasi tersebut dan berencana mengeluarkan payung hukum resmi agar Polri segera mengeksekusi rekomendasi tersebut secara bertahap.

“Sehingga nanti akan dikeluarkan Inpres atau Keppres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di website-nya Setneg dan sebagainya,” ujar dia.

Editor: Reza Fajri