Komisi VI DPR: RUU BUMN Hapus Rangkap Jabatan Menteri-Wamen

JAKARTA, iNews.id - Komisi VI DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Nantinya, menteri-wakil menteri (wamen) tidak bisa lagi merangkap jabatan sebagai komisaris.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN, Andre Rosiade penghapusan rangkap jabatan itu telah disepakati bersama pemerintah.

Baca Juga

Yaman Terpecah Belah, Akankah Intervensi Arab Saudi dan UEA Sukses?

"Di Undang-Undang ini sepakat tadi bahwa tidak ada lagi rangkap jabatan. Jadi tidak ada lagi rangkap menteri dan wamen," kata Andre dikutip Jumat (26/9/2025).

Diketahui, rangkap jabatan ini sebagai tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Menteri dan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai pengurus di perusahaan plat merah.

Baca Juga

Dasco Targetkan RUU BUMN Rampung Dibahas Sebelum Reses

Selain itu, RUU BUMN juga merevisi aturan yang menyebut bahwa pejabat BUMN bukan penyelenggara negara. Revisi ini juga sebagai respons atas adanya masukan dari masyarakat.

Baca Juga

Mensesneg: Masalah Rangkap Jabatan akan Dibahas di RUU BUMN

"Jadi tidak ada lagi pasal yang menyebutkan bahwa pejabat BUMN bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Itu sudah kita hapuskan," ujarnya.

Legislator Gerindra itu mengklaim bahwa dibahasnya RUU BUMN ini sebagai respons DPR dan pemerintah terhadap banyaknya masukan dari masyarakat atas disahkannya UU BUMN sebelumnya.

"Untuk itulah minggu ini kita sepakat dengan pemerintah langsung mengadakan revisi. Kita harapkan revisi ini bisa segera kita putuskan sebelum masa sidang ini selesai. Dan intinya apa? Aspirasi masyarakat kita tampung dan kita masukkan," pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin