Komisi VII DPR RI Desak Evaluasi Total Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat

JAKARTA, iNews.id -  Komisi VII DPR RI menuntut adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap izin pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Aktivitas tersebut dianggap berpotensi merusak lingkungan sekaligus mengancam kelestarian ekosistem laut, terutama terumbu karang yang menjadi kekayaan utama wilayah ini.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, menegaskan bahwa perlindungan ekosistem Raja Ampat harus menjadi prioritas utama. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044.

Baca Juga

Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata untuk Akhiri Perang Mematikan

"Intinya kita ingin kelestarian ekosistem Raja Ampat ini tetap terjaga karena hal itu menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karenanya, kita menghendaki izin tambang yang diberikan dievaluasi total," kata Evita kepada wartawan, Jumat (26/9/2025)

Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting agar publik mengetahui sejauh mana aktivitas pertambangan berdampak pada lingkungan.

Baca Juga

PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi usai Sempat Dihentikan

"Kemudian teman-teman aktivis lingkungan juga bisa menyodorkan fakta-fakta atau hasil riset yang bisa membuktikan sebaliknya. Misalnya sejauh mana tingkat kerusakan lingkungan aktivitas tambang di Raja Ampat terhadap ekosistem," imbuhnya.

Lebih lanjut, Evita menekankan perlunya kajian menyeluruh tentang dampak pertambangan terhadap masa depan pariwisata di kawasan tersebut. Pembangunan, menurutnya, harus berpihak pada keberlanjutan, bukan sekadar eksploitasi jangka pendek.

"Bagaimana pun kita butuh pembangunan yang berkelanjutan, pariwisata yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan, bukan yang merusak atau dihabiskan segera dengan tambang. Raja Ampat ini adalah masa depan masyarakat Papua Barat Daya dan masa depan kita bersama,” ungkapnya.

Ia juga membuka ruang bagi aktivis lingkungan maupun pemerhati pariwisata untuk turut memberikan masukan serta pandangan konstruktif. Menurut Evita, aspirasi masyarakat dan hasil penelitian ilmiah akan menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat.

Editor: Komaruddin Bagja