Komitmen Polri Netral di Pemilu 2024: Deteksi Dini hingga Larang Pose Foto

Baca Juga

Ganjar Optimistis TNI dan Polri Netral di Pemilu 2024

Selain itu, kata Agus, anggota Polri dilarang foto bersama pasangan calon (paslon), selfie dengan pose yang berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan, serta mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan, gambar foto paslon via media massa, online dan media sosial. 

"Termasuk juga pose foto dengan jari-jari itu. Kalau ada angkatan bintara dan perwira ada angkatan yang mengarah ke sana tidak boleh," ucap Agus. 

Baca Juga

Jelang Pemilu 2024, KSAL Tegaskan TNI AL Akan Tetap Netral

Menurut Agus, pihaknya juga sudah menyiapkan mekanisme apabila ditemukan pelanggaran oleh jajaran kepolisian. Pertama, melakukan klarifikasi untuk memastikan kebenarannya berkoordinasi dengan Bawaslu. 

Lalu, Pengaduan Masyarakat (Dumas) juga akan diklarifikasi. Apabila terbukti mengarah ke pelanggaran, maka bakal diterbitkan Laporan Polisi (LP) dari Propam Polri dilanjutkan dengan penindakan. 

"Pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai. Untuk ASN 7 hari setelah LP selesai. Kita lakukan ini bahwa, kita serius tentang netralitas ini," tutur Agus. 

Agus menyatakan, sanksi terkait netralitas Polri di Pemilu diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) pelanggaran kode etik. Terkait Pemilu, tertuang dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 pasal 4 huruf h tentang Netralitas dan pasal 8 tidak boleh politik praktis.  

"Tapi sebelum masuk ke sana kita ada mekanisme gelar perkara, apakah kategori ringan, sedang apa berat. Yang terberat adalah PTDH, terberat di kode etik," kata Agus. 

Sementara itu, Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto mengungkapkan, masyarakat harus memahami terlebih dahulu soal anggota Polri tidak boleh berpolitik, tetapi keluarganya diperbolehkan. Albertus menuturkan, polisi merupakan salah satu leading sector yang bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan dengan aman, damai dan lancar.