Komnas HAM Nilai Komitmen Perlindungan HAM di Pemerintahan Jokowi Meningkat

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menilai pemerintah Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam wujudkan perlindungan HAM. Terkhusus, terhadap penyelesaian persoalan HAM.

Komnas HAM, kata Taufan, turut mendorong pemerintah dalam mewujudkan komitmen tersebut dengan melakukan berbagai upaya strategis melalui pendekatan dialog dan penguatan koordinasi bersama para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksudnya, yakni Presiden Joko Widodo Jokowi), Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Serangan Israel Berlanjut di Tepi Barat, Lebih dari 8.600 Warga Palestina Ditahan

Lebih lanjut Taufan menjelaskan, Presiden Joko Widodo, dalam pidato peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2020, berjanji akan menuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang bisa diterima oleh semua pihak dan dunia internasional.

"Janji itu lantas ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan membentuk Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dengan tujuan untuk melakukan mitigasi permasalahan, penyelesaian, penuntasan, serta rekomendasi penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat di masa lalu," kata Taufan dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).

Ini Panduan Membuat Surat Referensi Kerja yang Dibutuhkan Para Pelamar

Melalui pendekatan koordinatif yang dilakukan, kata Taufan, Komnas HAM terus mendorong dan melaksanakan kerjasama pengarusutamaan HAM bagi para personel TNI-Polri agar mematuhi norma dan prinsip HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurutnya, hal itu direspons baik dan dimanifestasikan salah satunya melalui pembekalan materi hak asasi manusia bagi para prajurit.

Ihwal Papua, Taufan juga mengatakan bahwa inisiasi Komnas HAM mengenai alternatif penanganan persoalan Papua yaitu dengan mengupayakan dialog-damai, pendekatan kesejahteraan, dan transformasi politik sudah disampaikan kepada presiden. Menurutnya, Komnas HAM juga meminta pemerintah memastikan penghentian kekerasan di Papua dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut.

"Kemudian direspons oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo pun juga memiliki komitmen yang sama," tuturnya.