Kompak, BPN dan TKN Minta Polri Usut Kasus Peretasan sebelum Coblosan

JAKARTA, iNews.id, – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf kompak mendorong Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus peretasan sesegera mungkin. Kasus itu dinilai telah mendiskreditkan pasangan calon di Pilpres 2019.

Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN, Indra mengatakan, pengungkapan kasus peretasan akun media sosial milik Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean akan mengakhiri polemik dan salah sangka publik. Nama baik Ferdinand tercemar akibat kasus itu.

Baca Juga

Trump Janjikan Rp33 Juta Per Warga AS dari Memungut Tarif Negara-negara Lain

"Tolong segera kepolisian menindaklanjuti. Tapi sebenarnya siapa yang dirugikan, yang dirugikan Prabowo-Sandi dan BPN. Korbanya kami," ujar Indra dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema 'Musim Retas Jelang Pemilu' di Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Menurut Indra, peretasan tidak hanya terjadi pada akun Twitter dan e-mail Ferdinand. Namun juga whatsapp milik Imelda dan akun media sosial Ustaz Haikal Hasan. Ini semua berdampak buruk pada pasangan Prabowo-Sandi. Indra tidak tahu siapa pelaku peretasan.

"Bisa jadi kompetitor kita di Pilpres 2019, tapi bisa juga pihak ketiga dan seolah-olah mengarahkan bahwa kasus Ferdinand playing victim," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong turut mendorong Bareskrim Polri untuk mengusut kasus pertetasan ini. Dengan demikian semuanya akan menjadi jelas sehingga tidak terjadi saling tuduh.

TKN, kata dia, ingin kasus itu diselesaikan sebelum pencoblosan 17 April 2019. Semakin cepat, akan kian baik bagi pelaksanaan pemilu.

"Kita terus dorong kasus itu dipercepat sebelum pemilu 2019. Saya kira kompak karena itu soal demokrasi itu yang dirugikan dan penyerangaraan pemilu," ujarnya.

Ferdinand telah melaporkan peretasan akun Twitter dan peredaran foto berbau pornografi terkait dirinya ke Bareskrim Polri, Selasa (2/4/2019). Laporan telah diterima pihak kepolisian dengan nomor LP/B/0342/IV/2019/BARESKRIM.

Editor: Zen Teguh