Kortas Tipikor Polri Usut Kasus Lahan di Bali, Tanah Negara 23 Ha Dikuasai Swasta sejak 2014

JAKARTA, iNews.id - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengungkap kasus dugaan korupsi terkait penguasaan tanah negara milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Bali. Nilai aset negara tersebut ditaksir mencapai Rp4,8 triliun.

Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset Kortas Tipidkor Polri Brigjen Indra Lutrianto Amstono mengungkapkan, kasus tersebut berkaitan dengan tanah seluas 230.450 meter persegi atau sekitar 23 hektare (ha) yang tercatat sebagai aset negara.

Baca Juga

Kejagung Gelar Rapat Bareng Kortas-KPK, Kasus TPPU Febrie Adriansyah Segera Disidang

Menurut Indra, kasus ini bermula dari proses tukar-menukar atau ruislag antara BPN dan PT Marga Srikaton Dwipratama (MSD) terkait lahan yang berada di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Dalam proses tersebut, Indra menyebut PT MSD telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tanah. Namun, PT MSD hingga kini tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membangun Gedung BPN Bali.

Baca Juga

Kortas Tipikor Polri Awasi Kopdes Merah Putih, MBG hingga Sekolah Rakyat Cegah Korupsi

"Kewajiban penyerahan aset pengganti tanah berupa pembangunan gedung BPN Bali tidak pernah diselesaikan, sehingga proses tukar-menukar tersebut tidak pernah tuntas," kata Indra kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).

Padahal, kata Indra, PT MSD telah menguasai secara fisik tanah milik negara tersebut. Penyidik juga menemukan adanya pemagaran, pemasangan papan, hingga pembangunan pos jaga.

Baca Juga

Febrie Adriansyah bakal Ajukan 2 Praperadilan, Kortas Tipikor Polri Siap Hadapi

Dia menjelaskan, aksi tersebut diduga telah terjadi sejak 2014 hingga sekarang. Akibat perbuatan PT MSD, negara disebut tidak dapat memanfaatkan aset tanah tersebut.

Di sisi lain, Indra mengatakan PT MSD justru mengajukan gugatan perdata terhadap negara sebagai dasar untuk menguasai tanah tersebut.

Baca Juga

Diperiksa Kortas Tipikor, Eks Wakapolri Oegroseno Dicecar 17 Pertanyaan terkait Lahan Sepolwan

Oleh karena itu, penyidik kini mendalami dugaan penggunaan dokumen internal BPN serta proses tukar-menukar yang seolah-olah telah selesai, padahal kewajiban menyerahkan aset pengganti diduga belum dipenuhi.

"Selain perbuatan pihak swasta, penyidik mendalami dugaan pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait di lingkungan BPN," ujarnya.

Baca Juga

Eks Wakapolri Oegroseno Datangi Kortas Tipidkor, Diminta Klarifikasi soal Kasus 15 Tahun Lalu

"Termasuk proses penetapan pemenang, tidak dicairkan jaminan pelaksanaan, serta tidak dilakukan pengamanan fisik terhadap aset negara," tambahnya.

Indra menambahkan, berdasarkan perhitungan sementara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai aset tanah negara yang hilang sejak periode 2014 hingga 2024 diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun.

Kendati demikian, dia menyebut angka tersebut merupakan nilai sementara dan belum menjadi penetapan final kerugian keuangan negara. Perhitungan akan diperbarui hingga 2026 melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang.

"Berdasarkan appraisal dengan mempertimbangkan nilai premium lahan karena berada di kawasan pariwisata serta potensinya untuk pengembangan kepariwisataan maupun hunian modern, nilai aset tersebut bahkan dapat mencapai sekitar Rp4,8 triliun," paparnya.

Lebih lanjut, Indra mengatakan proses penyidikan masih berjalan. Penyidik akan segera melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka setelah seluruh alat bukti berhasil dikumpulkan.

"Penetapan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akan dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara," tutupnya.

Editor: Rizky Agustian