Kotak Kosong Menang, Kemendagri: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut menyoroti fenomena kemenangan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Makassar. Menurut instansi pimpinan Menteri Tjahjo Kumolo itu, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi aparatur negara karena masyarakat ternyata lebih memilih kotak kosong daripada calon pemimpin yang ditawarkan.

“Rakyat gak setuju sebenarnya dari berbagai aspek, ya tentu ini menjadi pembelajaran bagi aparat negara  semua di mana masyarakat lebih memilih kotak kosong dibandingkan memilih manusia. Itu kan artinya kita tidak mampu menyajikan pemimpin kepada masyarakat,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Kamis (28/6/2018)

Baca Juga

Zelensky: Rusia Sedang Persiapkan Perang Besar di Eropa, Paling Cepat 2029

Dia mengatakan, dana yang dikeluarkan untuk Pilkada Kota Makassar sepenuhnya berasal dari APBD setempat. Dia pun menyangkan kemenangan kotak kosong di daerah itu terjadi lantaran banyak yang harus dirugikan. Selain pemborosan, kemenangan kotak kosong juga berarti tidak mampu menghasilkan pemimpin di daerah yang bersangkutan.

“Andai kotak kosong menang, padahal kita sudah keluar uang, kita sudah lakukan proses pemilihan, ternyata tidak menghasilkan kepala daerah, gitu loh. Proses pilkada yang kita lakukan ternyata tidak menghasilkan kepala daerah atau pemimpin. Artinya, kan ada inefisiensi (pemborosan) dari segi pembiayaan. Itu juga jadi bahan evaluasi kebijakan,” ucap Bahtiar.

Kendati demikian, kemenangan kotak kosong di Pilkada Makassar tak lantas membuat daerah tersebut mengalami kekosongan pimpinan. Nanti, kata Bahtiar, akan ada penjabat (pj) wali kota yang akan menggantikan tampuk pemerintahan daerah di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu.

“Bukan berarti pemerintah (di Makassar) tak jalan. Tetap ada, kan solusinya dengan mengangkat penjabat,” tuturnya.

Ketentuan pengangkatan penjabat kepala daerah di kota atau kabupaten yang pilkadanya dimenangkan kotak kosong,  antara lain tertuang dalam Undang-undang nomor 10 tahun  2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018.

Editor: Ahmad Islamy Jamil