KPAI Catat 161 Kasus Kekerasan Anak di Bidang Pendidikan Selama 2018

Aditya Pratama ยท Senin, 23 Juli 2018 - 15:03 WIB
KPAI Catat 161 Kasus Kekerasan Anak di Bidang Pendidikan Selama 2018

Kekerasan terhadap anak (ilustrasi). (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id – Kasus kekerasan terhadap anak masih kerap mencoreng wajah dunia pendidikan di Tanah Air. Fakta tersebut terungkap lewat laporan terbaru yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada Senin (23/7/2018) ini, KPAI menyampaikan hasil pengawasannya terkait kasus kekerasan terhadap anak di bidang pendidikan sepanjang setengah tahun terakhir. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, dimulai dari pengaduan masyarakat, investigasi, dan pemantauan langsung kasus di lapangan.

“Hasil pengawasan kami, tren pelanggaran anak dalam pendidikan mengalami pasang surut selama 2018 ini,” tutur Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, melalui keterangan tertulis yang diterima iNews.id di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Dalam laporannya, KPAI membagi kasus kekerasan di bidang pendidikan menjadi lima kategori yaitu anak korban tawuran; anak pelaku tawuran; anak korban kekerasan dan bullying (perundungan); anak pelaku kekerasan dan bullying, serta; anak korban kebijakan pendidikan (seperti pungutan liar alias pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah).

Retno mengungkapkan, lembaganya mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di bidang pendidikan per 30 Mei 2018 sebanyak 161 kasus. Perinciannya, kasus anak korban tawuran sebanyak 23 kasus (14,3 persen), kasus anak pelaku tawuran sebanyak 31  kasus (19,3 persen), dan kasus anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus (22,4 persen).

Selanjutnya, kasus anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 kasus (25,5 persen) dan kasus anak korban kebijakan pendidikan sebanyak 30 kasus (18,7 persen). “Pada tahun ini, kasus kekerasan anak di bidang pendidikan menempati posisi ke-4 teratas setelah kasus pornografi dan cyber crime (kejahatan siber),” ujar Retno.

Dia menuturkan, jumlah pengaduan kekerasan di sekolah yang dilaporkan masyarakat secara langsung ke KPAI sampai dengan 17 Juli 2018 sebanyak 23 kasus. Di luar itu, ada tiga laporan yang masuk melalui layanan pengaduan online KPAI. Jika ditotal, lembaga tersebut menerima 26 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun ini.

“Kasus terbanyak berasal dari jenjang SD sebanyak 13 kasus (48 persen), disusul dari jenjang SMA/SMK berjumlah sembilan kasus (34,7 persen), dan SMP sebanyak lima kasus (17,3 persen),” kata Retno.

KPAI mengungkapkan, daerah Jabodetabek menjadi daerah terbanyak yang memberikan pengaduan kekerasan terhadap anak di bidang pendidikan yaitu sebanyak 21 persen dari total laporan yang masuk. Kemudian diikuti oleh daerah Bandung (Jawa Barat), Bali, Yogyakarta, Lombok Timur (NTB), dan Palu (Sulawesi Tengah).

“Saran KPAI, pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi dan pelatihan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) kepada sekolah-sekolah dan para guru. Ini  penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai kekerasan di lingkungan sekolah, dan sebagai bagian dari upaya membangun sekolah ramah anak,” ucap Retno.

Editor : Ahmad Islamy Jamil