KPK Buka Peluang Jerat Lukas Enembe Jadi Tersangka Korupsi Dana Operasional Gubernur

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat kembali Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, sebagai tersangka. Lukas berpeluang dijerat sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penyalahgunaan dana operasional Gubernur Papua.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengakui pihaknya sedang menyelidiki dugaan korupsi tersebut. Bahkan, kata Asep, penyelidikan tersebut sudah hampir rampung.

Baca Juga

Iran Sangkal Serangan terhadap Oman, Trump Tolak Berunding

"Ini penyelidikannya sudah pada tahap akhir ya. Jadi, tunggu saja, sudah hampir akhir," kata Asep Guntur, saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Senin (14/8/2023).

Asep juga mengamini pihaknya bakal meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi dana operasional Gubernur Papua oleh Lukas Enembe tersebut ke tahap penyidikan. Dengan peningkatan status perkara tersebut, maka akan ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga

KPK Kembalikan Aset Negara Sebesar Rp166,36 Miliar pada Semester I Tahun 2023

"Iya betul (akan ditingkatkan ke penyidikan). Nanti kita umumkan, karena yang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK atau BPKP," ucap Asep.

Sebelumnya, Asep sempat mengungkap akal-akalan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) untuk dapat menyelewengkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp3 triliun dalam kurun waktu tiga tahun. Salah satunya, dengan menyulap peraturan gubernur (pergub).

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Ungkap Semua OTT terkait Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa

Lukas diduga menyiasati pergub Papua untuk bisa memanipulasi biaya operasional. Perbuatan itu diduga membuat Lukas dana operasional kisaran Rp1 triliun setiap tahun sejak 2019 hingga 2022. Sebagian dana operasional tersebut, dialokasikan Lukas untuk belanja makan dan minum.

"Jadi itu kemarin yang disampaikan Pak Alex bahwa dibuatlah peraturan gubernur sehingga (penyelewengan) itu tidak kelihatan. Jadi dia disembunyikan. Dibuat peraturannya dulu, sehingga itu menjadi legal, padahal nanti masuknya ke bagian makan-minum," kata Asep Guntur, Rabu (28/6/2023).

Baca Juga

KPK: Kontrol Harta Kekayaan Pejabat secara Real Time untuk Cegah Korupsi

Dugaan siasat licik Lukas Enembe tersebut terungkap setelah KPK mengkroscek penggunaan dana operasional Lukas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penggunaan dana operasional Lukas Enembe dianggap tidak wajar dan lebih tinggi dari ketetapan di Kemendagri.

"Jadi memang ketika dicek, itu Kementerian Dalam Negeri, itu menjadi tidak kelihatan tersamarkan dengan adanya begitu," ucap Asep.