KPK Buka Peluang Usut TPPU di Kasus Pemerasan K3, Noel Ebenezer Terjerat Lagi?

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dalam perkara itu, KPK menetapkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyidik membuka peluang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tersebut.

Baca Juga

Khotbah Natal Pertama, Paus Leo Soroti Tenda Warga Palestina di Gaza dan Kelahiran Yesus

"Kemudian untuk TPPU-nya benar (akan diusut), tapi nanti kita lihat dulu. Ini kan tahap awal nih, harus segera kita dalam waktu 1x24 jam, kita menentukan orang-orang yang ini," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Asep menjelaskan perkara TPPU bisa diusut dengan mendalami aliran uang-uang diduga hasil pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Apabila uang-uang tersebut masuk kualifikasi pencucian uang, maka para tersangka, termasuk Noel, akan dijerat pasal TPPU.

Baca Juga

Breaking News: Prabowo Copot Noel Ebenezer dari Wamenaker

"Kalau dia uang yang diperoleh dari yang kita duga dari hasil tindak korupsi ini lalu dipindahkan, dirubah bentuk, dan lain-lain, dan masuk kualifikasi pasal 3 gitu ya di TPPU, pasal ini ya nanti tentu kita akan lapis dengan TPPU. Bisa ini nanti ditetapkan kembali," ucapnya.

Dalam perkara ini para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga

KPK Ungkap Wamenaker Noel Tahu Ada Pemerasan K3, tapi Justru Minta Jatah

Baca Juga

Jadi Tersangka KPK, Wamenaker Noel: Semoga Saya Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan penyidik menemukan modus dugaan pemerasan berupa penggelembungan dana tarif sertifikasi K3 yang seharusnya hanya Rp275.000 menjadi Rp6 juta.

"Ketika kegiatan tangkap tangan KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Baca Juga

Wamenaker Noel: Saya Tidak Di-OTT KPK, Bukan Kasus Pemerasan!

Dia menjelaskan, para tersangka menggunakan modus mempersulit hingga tidak memproses permohonan sertifikat K3. 

"Itu terjadi karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih," tutur Setyo.

Sementara itu, kata dia, Noel diduga menerima uang hasil pemerasan sebanyak Rp3 miliar. Uang itu diduga diterima pada Desember 2024.

Editor: Rizky Agustian