KPK Gelar Audiensi dengan Garuda Indonesia, Ingatkan Risiko Korupsi Pengadaan Pesawat Baru

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar audiensi dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Dalam kesempatan tersebu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengingatkan agar persoalan hukum pengadaan pesawat di masa lalu harus menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali.

"Kita harus memastikan tidak mengulang kesalahan. Pengadaan sebesar ini harus transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan," ucap Setyo dalam keterangannya dikutip, Jumat (3/10/2025). 

Baca Juga

Seteru China vs Jepang Memanas, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono menyoroti sejumlah risiko dalam pengadaan bernilai besar seperti permainan harga, manipulasi spesifikasi, konflik kepentingan, hingga potensi gratifikasi. Karena itu, KPK akan melakukan monitoring secara berlapis agar setiap langkah sesuai aturan.

Perlu diketahui, negosiasi Garuda dengan Boeing menghasilkan beberapa opsi pembelian, dengan nilai transaksi hingga mencapai 8,03 miliar dolar AS. Proses ini melibatkan perubahan kontrak lama (PA 2158), skema deposit, hingga risiko tuntutan kreditur.  

Baca Juga

Garuda Indonesia Raup Pendapatan Rp17,7 Triliun hingga Semester I 2025

Terkait hal itu, Garuda Indonesia menilai perlunya payung hukum yang jelas serta rekomendasi mitigasi risiko, agar transaksi tidak berujung masalah di kemudian hari.

Baca Juga

Airlangga soal Garuda Indonesia Borong 50 Pesawat Boeing: Baru DP

Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitan menegaskan, pihaknya berkomitmen menjalankan proses sesuai aturan. 

“Kami pastikan, setiap rupiah dalam pengadaan ini, dikelola secara bertanggung jawab. Kehadiran KPK memperkuat komitmen kami terhadap integritas,” ujar Wamildan.

KPK menegaskan keterlibatannya bukan untuk mendampingi secara seremonial, melainkan memastikan bahwa pengadaan berskala besar ini berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan yang merugikan negara.

Editor: Aditya Pratama