KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun, Sita Uang Puluhan Juta

Kamis, 29 Januari 2026 - 13:30:00 WIB

Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. (Foto: iNews.id/Nur Khabibi)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun pada, Rabu (28/1/2026). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan perkara yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menuturkan, dalam giat tersebut pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya surat, dokumen, uang tunai, dan barang bukti elektronik.

Mengapa Memiliki Senjata Nuklir Bisa Jadi Bumerang bagi Jerman?

"Selain itu, penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah puluhan juta rupiah," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).

Dia menambahkan, penggeledahan hari ini akan berlanjut. Adapun, lokasi yang disasar adalah Kantor Wali Kota Madiun.

Ironi Skor Integritas 2025 Pemkot Madiun Tertinggi, tapi Wali Kotanya Ditangkap KPK

Sebelumnya dikabarkan, perkara korupsi yang menyeret Maidi terkait dugaan pemerasan dengan modus fee proyek hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain pemerasan, KPK juga turut mendapati fakta bahwa Maidi pernah menerima gratifikasi saat dirinya menjadi Wali Kota Madiun pada periode 2019-2022.

Penggeledahan Maraton di Pati dan Madiun, KPK Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun, KPK menaikan perkara ini sekaligus menetapkan tiga tersangka," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (20/1/2026).

Ketiga tersangka di antaranya Maidi (Wali Kota Madiun nonaktif), Rochim Ruhdiyanto (pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi), dan Thariq Megah (Kepala Dinas PUPR Kota Madiun).