KPK: Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Jamin Bebas Korupsi

Baca Juga

KPK bakal Dalami Pengakuan Menhut Raja Juli terkait Amplop dari Bupati Kuansing

Berdasarkan temuan di lapangan, kata dia, berbagai modus korupsi tetap ditemukan meski gaji atau tunjangan telah ditingkatkan. Hal ini menunjukkan akar persoalan bukan hanya terletak pada nominal pendapatan, melainkan pada karakter individu yang bersangkutan.

"Yang kami temukan modus-modusnya ya tetap tetap saja ada gitu. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya," tutur dia.

Baca Juga

Menhut Tegaskan Dukung Penuh KPK Berantas Korupsi di Sektor Kehutanan

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kuantan Singini (Kuansing), Suhardiman Amby menjadi momentum membenahi tata kelola pemerintahan daerah. Dia menyoroti tingginya biaya politik dan rendahnya hak keuangan kepala daerah.

"Soal hak keuangan kepala daerah yang memang kita akui masih sangat terbatas. Kemarin Komisi II DPR RI menerima aspirasi dari Asosiasi Wakil Kepala Daerah yang menyampaikan hal yang sama, dan kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujar Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca Juga

Menhut Akui Sempat Terima Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Dalami Izin Kawasan Hutan

Editor: Rizky Agustian