KPK: Korupsi Politik, DPR 69, Kepala Daerah 107

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data kasus korupsi di sektor politik. Dari data tersebut memperlihat sebaran korupsi polisik terjadi eksekutif dan legislatif.

"Sampai saat ini sejumlah pelaku korupsi di sektor politik yang ditangani KPK anggota DPR 69 orang, anggota DPRD 161 orang dan kepala daerah 107 orang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Baca Juga

Buru Kapal Selam Rusia, Jerman Siagakan Pesawat Penjaga Poseidon Baru

Para politikus tersebut, menurut dia, melakukan korupsi bersama-sama pihak swasta. Tindakan korupsi yang dilakukan seperti pemegang izin perkebunan, kehutanan, izin mendirikan bangunan proyek-poyek besar, dan pelaksana proyek pengadaan di pusat dan daerah, serta pejabat level atas di birokrasi.

"Jika semua ditotal, lebih dari 60 persen dari seluruh pelaku korupsi yang ditangani KPK merupakan korupsi politik atau dilakukan bersama-sama aktor politik tersebut," ujar Febri.

Baca Juga

KPK: dari Total 2.357 PNS Korup, Baru 891 yang Dipecat

Sebelumnya, KPK menyambut baik rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengumumkan daftar calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana kasus korupsi pada Februari nanti.

"Terkait rencana KPU untuk mengumumkan daftar caleg napi korupsi, saya kira hal tersebut penting direalisasikan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui siapa yang layak dipilih untuk mewakili mereka pada kursi DPR atau DPRD. Jika ternyata caleg tersebut kemudian terpilih dan menjabat tetapi malah melakukan korupsi, sebenarnya itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan rakyat pada mereka sebelumnya.

"Pejabat publik dipilih untuk melayani masyarakat, bukan justru untuk memperkaya diri sendiri," ujar Febri.

Editor: Djibril Muhammad