KPK Minta Menteri-Wamen Baru Segera Lapor LHKPN, Maksimal 2 Bulan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri dan wakil menteri (wamen) baru, Senin (8/9/2025). Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengimbau para pejabat baru segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Budi mengatakan pejabat negara diberikan tenggat waktu selama dua bulan menyampaikan LHKPN sejak dilantik.

Baca Juga

90% Warga Gaza Bertahan Hidup Hanya dengan 1 Kali Makan Sehari

"Merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, LHKPN tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak pengangkatan atau pun pemberhentian pada jabatan tersebut," ujar Budi kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

LHKPN yang telah disampaikan, kata dia, selanjutnya akan diverifikasi. Setelah dinyatakan lengkap, LHKPN akan dipublikasikan melalui website resmi milik KPK.

Baca Juga

Fakta Unik! Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani Ternyata Hobi Kulineran

Dia mengatakan lembaga antirasuah terbuka membantu para pejabat baru mengisi laporan LHKPN tersebut.

"Sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan harta atau aset seorang penyelenggara negara," tutur Budi.

Baca Juga

Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan: Kalau Ada yang Kurang Beres Tolong Ingatkan