KPK Panggil Mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti. Dia akan diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Baca Juga

Tak Ingin Teknologinya Dicuri, Israel Minta Bom GBU-39B yang Tak Meledak di Beirut untuk Dikembalikan

"Anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YWA (Yudi Widiana)," ujar Ali Fikri di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

KPK juga memanggil staf Biro Perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Faishol Zuhri serta Kepala Sie Pemrogaman II (Wilayah Indonesia Timur) Subdit Pemograman Direktorat PJJ DItjen Binamarga Kementerian PUPR 2015 - Januari 2017 dan Kasatker P2JN provinsi Jawa Timur (Januari 2017 - sekarang) Reiza Setiawan.

Baca Juga

Kasus Terpopuler di KPK Sepanjang 2021, Juliari Batubara hingga Edhy Prabowo

Damayanti diketahui merupakan terpidana kasus penerimaan suap dari pengusaha untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian PUPR Tahun anggaran 2016. Dia telah divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menerima suap 278.700 ribu dolar Singapura dan Rp1 miliar.

Baca Juga

KPK Minta Interpol Terbitkan Red Notice untuk Harun Masiku

Sedangkan Yudi Widiana merupakan mantan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sedang menjalani vonis sembilan tahun penjara karena menerima suap Rp6,5 miliar dan 354.300 dolar AS (senilai Rp11,5 miliar) terkait proyek jalan milik Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang menjadi program aspirasi DPR.

Saat ini, Yudi masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Yudi diduga menerima Rp20 miliar saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR dari proyek-proyek Kementerian PUPR di Maluku, Maluku Utara dan Kalimantan.

Dalam penelusuran, KPK menemukan Rp20 miliar itu diduga disimpan Yudi secara tunai atau telah diubah menjadi aset tidak bergerak dan bergerak, seperti tanah di beberapa lokasi dan sejumlah mobil yang menggunakan nama pihak lain. Selain itu, KPK menemukan ketidaksesuaian antara penghasilan Yudi dengan aset yang dimilikinya.

Editor: Kurnia Illahi