KPK Panggil Pj Bupati Pemalang dan Bupati Sorong, Saksi Kasus Pemerasan Anom Widiyantoro

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pj Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan tersebut di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/11/2026) hari ini.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Kasus Pemerasan, KPK Usut Kegiatan 2 Anggota DPRD Pemalang Bersama Bupati Anom Widiyantoro

Selain Nurkholes, KPK memanggil empat saksi lainnya untuk diperiksa dalam perkara tersebut. Mereka yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purworejo, Suranto, dan Bupati Sorong, Petronela Krenak.

Pemanggilan Petronela merupakan penjadwalan ulang pemeriksaan. Sementara dua saksi lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma.

Baca Juga

KPK Panggil 2 Anggota DPRD Pemalang terkait Kasus Pemerasan Bupati Anom Widiyantoro

Hingga kini, belum diketahui materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik dari keterangan kelima saksi tersebut.

Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Anom ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA); staf administrasi KPK, Setya Budi Dias (DIS); serta ayah Dias, Lilik Budi Suprianto (LBS).

Baca Juga

Usut Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, KPK Periksa Bupati Sorong Selatan

Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkapkan Anom diduga meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak rekanan atau swasta untuk kepentingan pribadi melalui Gus Haris.

Atas perintah tersebut, Gus Haris diduga mengumpulkan uang dengan total mencapai Rp1,98 miliar. Uang itu antara lain digunakan untuk mengurus atau 'menyelesaikan' perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Anom.

Baca Juga

KPK Periksa Ketua Golkar Pemalang di Kasus Bupati Anom, Dalami soal Pengisian Jabatan

Atas perbuatannya, Anom bersama Gus Haris disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Lilik Budi Suprianto bersama Setya Budi Dias disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Baca Juga

KPK Panggil Dirut PDAM dan BUMD Jateng di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Editor: Donald Karouw