KPK : Pegawai Pajak yang Miliki Saham di Perusahaan Berpotensi Konflik Kepentingan

JAKARTA, iNews.id - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku kaget banyak pegawai pajak yang mempunyai saham di berbagai perusahaan. Ada 134 pegawai pajak yang memiliki saham di perusahaan.

Pahala mengakui bahwa memang tidak ada aturan kuat yang melarang para pegawai Kemenkeu, khususnya di sektor pajak dan bea cukai, untuk mempunyai saham. Namun, menurut dia, hal itu tentu tidak etis. Sebab, kepemilikan saham di perusahaan bagi para pegawai pajak berisiko memperbesar konflik kepentingan.

Baca Juga

Spanyol Kewalahan Terima 2,3 juta Permohonan Kewarganegaraan, Ada Apa Gerangan?

"Betul memperlebar risiko (konflik kepentingan). Tadinya risikonya cuma kalau dia kasih uang ke gua, jadi lebih susah lagi risikonya," kata Pahala saat dikonfirmasi, Jumat (10/3/2023).

Pahala menyebut kepemilikan saham di perusahaan konsultan pajak sangat rentan terjadinya konflik kepentingan. KPK menemukan ada dua pegawai pajak yang mempunyai saham di perusahaan konsultan pajak. KPK sedang memantau risiko penerimaan uang lewat konsultan pajak tersebut.

Baca Juga

KPK Senang Masyarakat Soroti Harta Kekayaan Para Pejabat

"Kenapa kalau konsultan pajak jadi bahaya? Dia kan berhubungan dengan wajib pajak dan wajib pajak berkepentingan membayar sesedikit mungkin," ungkap Pahala.

"Petugas pajak berkepentingan atas nama negara menggunakan wewenangnya supaya pungutan pajak maksimum. Nah muncul risiko begitu dia ketemu bahwa yang ini mau sedikit yang ini mau banyak," imbuhnya.

Baca Juga

KPK Pastikan Bantu Kemenkeu Awasi Harta Kekayaan Pejabat