KPK Periksa Anggota DPRD Bekasi Iin Farihin terkait Kasus Suap Bupati Ade Kuswara

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, Selasa (13/1/2026). Iin diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. 

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya. 

Baca Juga

China Kesal Dijadikan Dalih Trump untuk Mencaplok Greenland

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Iin sudah memenuhi panggilan tim penyidik Lembaga Antirasuah. 

Dalam kesempatan yang sama, KPK juga memanggil enam saksi lain, yaitu Sugiarto selaku wiraswasta, Yayar Sudrajat alias Lippo selaku wiraswasta, dan Riki Yudha Bahtiar alias Nyai selaku karyawan swasta. 

Baca Juga

Diperiksa KPK, Eks Sekdis Cipta Karya Bekasi Diduga Terima Aliran Dana dari Bupati Ade Kuswara

Kemudian, Rahmat Gunasin alias Haji Boksu selaku wiraswasta, Hadi Ramadhan Darsono selaku Kepala UPTD Pengelola Tata Bangunan Wilayah III Lenggah Jaya, dan Dwi Welly Agustine alias Icong Driver.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik KPK dari keterangan para saksi.

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara, Sita Mobil Mewah hingga Dokumen

Baca Juga

KPK Temukan Chat Dihapus dalam Ponsel saat Geledah Kantor Pemkab Bekasi

"Pemeriksaan di Gedung KPK," ujarnya. 

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang (HMK) dan SRJ selaku pihak swasta pemberi suap.

Baca Juga

KPK Geledah Kompleks Perkantoran Bekasi, Sita Puluhan Dokumen Terkait Suap Bupati Bekasi

Atas perbuatannya, ADK bersama HMK selaku pihak penerima, disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13, ini untuk pemberinya, TPK juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Rizky Agustian