KPK Perpanjang Masa Tahanan Hakim Agung Sudrajad Dimyati cs hingga Januari 2023

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa tahanan hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimyati. Masa tahanan tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA itu diperpanjang hingga 20 Januari 2023.

Bukan hanya Sudrajad, tujuh tersangka lain di kasus yang sama juga diperpanjang masa tahanannya. Mereka yakni Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu. Kemudian, 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) MA, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal dan Albasri, serta dua pengacara Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno.

Baca Juga

Perilaku Militer China Berisiko Picu Insiden Tak Disengaja dengan Jepang

"Karena masih dibutuhkan waktu oleh tim penyidik untuk terus mengumpulkan alat bukti, maka saat ini telah dilakukan perpanjangan penahanan tersangka SD dkk," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Kamis (22/12/2022).

"Masing-masing diperpanjang selama 30 hari ke depan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Dimulai 22 Desember 2022 sampai 20 Januari 2023," sambungnya.

Baca Juga

KPK Akan Fasilitasi KY Periksa Sudrajad Dimyati soal Pelanggaran Etik

KPK sebelumnya menetapkan 13 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Selain nama-nama yang disebutkan di atas, juga ada Hakim Agung Gazalba Saleh, Hakim Yustisial Prasetio Nugroho, staf Redhy Novarisza, serta dua debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.

Dalam perkara ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, Gazalba, Prasetio dan Albasri diduga telah menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno.

Penyerahan uang tersebut diduga terkait pengurusan upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Adapun total uang tunai yang diserahkan oleh Yosep Parera dan Eko Suparno terkait pengurusan perkara tersebut yakni sekira 202 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,2 miliar.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagi kepada hakim serta pegawai MA. KPK sedang mendalami lebih detil rincian suap yang diterima para pegawai dan Hakim MA.

KPK kemudian mengembangkan kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA tersebut dan menetapkan satu tersangka lainnya. Tersangka baru hasil pengembangan kasus suap pengurusan perkara tersebut yakni Hakim Yustisial Edy Wibowo.

Edy ditetapkan sebagai tersangka karena diduga turut bermain perkara di MA. Adapun perkara yang diurus Edy Wibowo terkait upaya kasasi kepailitan Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar (PT SKM) yang sedang berproses di MA. Edy Wibowo diduga menerima suap sebesar Rp3,7 miliar terkait pengurusan perkara tersebut.

Editor: Reza Fajri