KPK Perpanjang Masa WFH Pegawai hingga 21 April

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi para pegawainya. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Periode Bekerja Dari Rumah (BDR) Guna Mencegah Penyebaran Wabah Virus Corona (Covid-19) Di Lingkungan KPK.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, perpanjangan masa bekerja dari rumah bagi pegawai KPK efektif berlaku per hari ini, Rabu 1 April 2020 sampai 21 April 2020. Surat Edaran tersebut juga ditandangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri tanggal 30 Maret 2020.

Bagaimana Masa Depan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza?

"Perpanjangan periode Bekerja dari Rumah (BDR) dimulai dari 1 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020," kata Ali di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Ali menjelaskan, meski masa WFH diperpanjang, masih ada beberapa pekerjaan dari para pegawai yang harus dilakukan dari kantor. Antara lain, penanganan perkara, penuntutan hingga penyelesaian tugas yang masih tergantung dengan penggunaan sarana aplikasi yang hanya tersedia di kantor.

4.730 Napi dan Anak di Sumut Dibebaskan karena Pandemi Corona, Terbanyak di Indonesia

"Pegawai juga dilarang mengirimkan atau menyebarkan berita-berita yang dapat menimbulkan keresahan, kegaduhan, ketidaknyamanan dan penyebaran berita hoax," ucapnya.

Berikut rincian pekerjaan pegawai KPK yang masih harus dikerjakan di kantor:

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan penanganan perkara dan berkonsekuensi terhadap masa penahanan tersangka atau terdakwa.

2. Pekerjaan yang berhubungan dengan penetapan atau panggilan pengadilan pidana atau praperadilan sesuai dengan peraturan yang diterapkan diperadilan dengan catatan sepanjang dimungkinkan penundaan sidang, maka dapat di ajukan permintaan penundaan sidang atau mengupayakan persidangan melalui mekanisme daring (online) melalui konferensi video (video conference).

3. Pelayanan kantor harian seperti pengamanan atau kegiatan lain sesuai kebijakan biro umum;

4. Penyelesaian tugas yang masih tergantung dengan penggunaan sarana aplikasi desktop dan benar-benar tidak dapat dilakukan di rumah.

Sebelumnya, Ali mengatakan, meskipun melakukan pekerjaan jarak jauh, para pegawai yang mendapatkan panggilan kantor diharuskan tetap memenuhi panggilan tersebut. Menurut dia, kebijakan pola kerja WFH ini berlaku sementara hingga 31 Maret 2020.

"Jadi walaupun bekerja dari dari rumah, tetapi tetap ya kemudian ada panggilan penuh untuk ke kantor harus segera datang ke kantor. Ini dilaksanakan sampai 31 Maret 2020 dan tentunya nanti akan dievaluasi lebih lanjut, melihat situasi dan kondisi yang ada nantinya," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Editor: Muhammad Fida Ul Haq