KPK Sebut Idrus Terima Suap dari Johanes untuk Muluskan Proyek PLTU

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan penetapan status tersangka Idrus Marham. Mantan menteri sosial itu diduga menerima suap terkait kesepakatan kontra kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

”Dalam proses penyidikan KPK tersebut ditemukan sejumlah bukti baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru pada 21 Agustus 2018 dengan satu tersangka baru yaitu IM (Idrus Marham),” kata Wakil Ketua KPK Basaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (28/4/2018).

Baca Juga

Jenderal Israel yang Bocorkan Video Penyiksaan Tahanan Palestina Mencoba Bunuh Diri

Basaria menjelaskan, Idrus Marham diduga bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Enny Maulani Saragih menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited terkait PLTU Riau-1.

Idrus dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca Juga

Ini Profil Proyek PLTU Riau-1 yang Menjerat Idrus Marham

Kasus ini terbongkar ketika KPK mengamankan Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih saat menghadiri ulang tahun anak Idrus di kediaman dinas, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (13/7/2018). Penangkapan Eni oleh KPK terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) di beberapa lokasi pada hari yang sama.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang Rp500 juta dalam pecahan Rp100.000 dan beberapa dokumen dari tangan Tahta Maharaya, staf sekaligus keponakan Eni.

KPK menduga uang Rp500 juta itu merupakan janji atas fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni dan para tersangka lainnya atas kerja sama dalam pembangunan PLTU Riau-1.

KPK menduga Eni menerima uang suap senilai total Rp4,8 secara bertahap. Yang sudah terjadi yakni pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan pada 8 Juni 2018 Rp300 juta. Uang-uang tersebut diberikan oleh Johannes kepada Eni melalui perantara staf dan keluarganya.

Editor: Zen Teguh