KPK Sebut Pernyataan Bambang Widjojanto soal Rezim Korup Salah

JAKARTA, iNews.id - Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut pemerintahan saat ini masuk dalam rezim korup. Hal itu disampaikan dia saat mendaftarkan gugatan sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berfokus memberantas soal rasuah ikut merenspons pernyataan mantan salah satu pimpinannya itu. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengawalinya dengan menyodorkan indikator sebuah rezim dikatakan korup.

Prabowo Bertemu PM Inggris, Luncurkan Kemitraan Strategis

Khusus di Indonesia, menurut Saut, ada tiga indikator. Pertama, merujuk pada data Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pernyataan pria yang akrab disapa BW itu salah. Mengingat, IPK Indonesia mengalami kenaikan, yang artinya korupsi di Indonesia menurun.

"Kalau pakai indikator Corruption Perception Indeks (CPI), maka Indeks NKRI menunjukan naik dari tahun ke tahun, yang artinya ada penurunan korupsi itu jelas, jadi dari sisi ini saja sudah terjawab," ujarnya, Senin (27/5/2019).

KPU Pelajari Gugatan Sengketa Pemilu 2019 di MK

Kedua, jika ukurannya pada banyaknya pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Saut mengatakan, ada beberapa indikator yang juga perlu diperhatikan. Terkait hal ini, sembilan lembaga internasional sudah menetapkannya.

"Indikator korupsi yang dinilai oleh 9 lembaga international itu compleks pada banyak hal antara lain, soal disiplin ASN/PNS, Dana Publik , Hakim, Jaksa, Polisi, TNI ,Partai Politik, bagaimana Indonesia melaksanaan Pemilu, spt apa penagihan Pajak dan Cukai, pelayanan publik," tuturnya.

KPU Bentuk Tim Hukum Khusus Tangani Sengketa Pileg dan Pilpres di MK

"Bisa saja yang menganggap perubahan di lembaga tersebut masih belum mencapai kecepatan optimal, tapi terdapat perubahan di masing-masing Kementeriaan atau lembaga saat ini sejak empat tahun terakhir walau masih bolong-bolong dan KPK terus mencoba mencari pembolong-pembolong itu bersama pemerintah," katanya menambahkan.

Indikator terakhir menyimpulkan rezim saat ini korup, menurut Saut, adalah dengan penilaian Variaties Democracy V-Dem milik Transparancy International (TI).

"Jadi kalau memakai indikator V-Dem maka seperti apa penyelenggara dan parpol sebagai peserta melaksanakan Pemilu (seperti apa egalitarian dari peserta pemilu, panitia yang perform, tingkat partisipasi, deliberative, kebebasan hak pilih dan lain-lain), maka akan jelas lah di bagian mana yang harus kita benahi agar korupsi bisa signifikan menurun dengan kecepatan optimum pada tahun tahun mendatang," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga yang juga mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto menyinggung perihal rezim yang korup. Hal itu diungkapkan BW saat mendaftarkan gugatan hasil rekapitulasi pengilhitungan suara Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan BW tersebut juga diamini cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno. Menurut Sandi kasus korupsi di Indonesia kian memprihatinkan.

Editor: Djibril Muhammad